Kabar gembira, Pemprov pastikan TKD PNS Jakarta cair akhir pekan ini
Merdeka.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah memastikan Tunjangan Kerja Daerah (TKD) Tunjangan Kerja Daerah (TKD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta cair pekan ini setelah tersendat enam bulan. Pihaknya mengaku tengah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 207 tahun 2014 menjadi Pergub nomor 193 tahun 2015, yang mengatur tentang pencairan TKD.
"Minggu ini (TKD) cair Insya Allah. Ini lagi mau bikin susunan peralihannya sekarang. Mudah-mudahan Jumat teman-teman (PNS) sudah bisa ambil TKD," kata Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (5/10).
Lebih lanjut, kata Saefullah, dalam Pergub tentang pencairan TKD itu perlu adanya tambahan peraturan peralihan. Revisi tersebut diajukan berdasarkan hasil evaluasi formulir elektronik TKD (e-TKD) dari masing-masing SKPD.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa alasan utama penundaan rekrutmen PPPK? Anas menjelaskan alasan utama ketidakselarasan ini adalah terkait dengan masalah keuangan di masing-masing pemerintah daerah (Pemda). Beberapa daerah enggan menyiapkan formasi untuk PPPK karena kekhawatiran dampak finansial, biasanya karena anggaran daerah telah melebihi 35 persen.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Siapa yang mengungkapkan alasan penundaan rekrutmen CPNS? 'Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami,' jelas dia.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Pasalnya, selama ini tunjangan PNS DKI Jakarta yang malas lebih banyak. "Staf yang rajin itu ternyata tunjangannya lebih sedikit dari yang tidak rajin. Nah, ini yang harus kita evaluasi dan sedang kita rapikan, mudah-mudahan minggu ini beres," tambahnya.
Seperti diketahui, terhambatnya pencairan TKD ini juga disebabkan perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok dengan DPRD DKI terkait anggaran siluman dalam APBD 2014. Akibatnya, pencairan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI juga terhambat. Padahal, biasanya TKD statis PNS DKI seharusnya diberikan setiap tanggal 18 per bulan. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Baca SelengkapnyaSeluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMeski Heru Budi tidak diusulkan oleh DPRD, tetapi masih bisa diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaPihak perusahaan juga telah melakukan pertemuan bersama dengan para karyawan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.
Baca SelengkapnyaDengan kemampuan itu, dia menyebut DKI Jakarta memiliki kesiapan untuk menganggarkan THR dan gaji ke-13.
Baca SelengkapnyaKeluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca SelengkapnyaLewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaAhok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaMuncul nama Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Eks Gubernur DKI Basuki T Purnama dari PDIP
Baca SelengkapnyaPengumuman itu diadakan sebelum Muktamar PKB yang berlangsung pada 23-24 Agustus 2024 di Bali.
Baca SelengkapnyaDPR memastikan tahapan Pilkada 2024 tidak akan terganggu meski Ketua KPU Hasyim Asy'ari dicopot.
Baca Selengkapnya