Follow
Kadis Kesehatan DKI: Kartu Indonesia Sehat untuk PMKS
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memprioritaskan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebab, Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak menjangkau mereka.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan, warga Jakarta tidak mungkin mendapatkan KJS dan KIS. Mereka akan mendapatkan salah satu saja.
Sebab data yang digunakan terkoneksi dengan data yang dimiliki Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).
-
Mengapa BPJS Kesehatan bisa tidak aktif? Kepesertaan BPJS Kesehatan bisa terhenti atau tidak aktif jika peserta telat bayar iuran sampai berbulan-bulan.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Kenapa warga negara tertentu tidak dapat akses internet? Laporan yang bertajuk Digital 2024 Global Overview Report itu salah satunya memotret kondisi negara-negara yang masih warganya belum terkoneksi internet. Mereka menyebutkan bahwa sebanyak 2,7 miliar orang di dunia belum mendapatkan akses internet. Lalu, rakyat negara mana saja yang masih belum terkoneksi internet? Apakah Indonesia termasuk?
-
Kenapa DANA tidak keluarkan kartu fisik? Namun, perlu diketahui bahwa dompet digital DANA tidak pernah menerbitkan kartu fisik. Jadi, jika kamu menerima tawaran kartu fisik DANA, abaikan saja dan jangan merespons. Laporkan ke platform resmi untuk memastikan keamanan akunmu.
-
Kenapa akses layanan kesehatan bagi peserta JKN di Maluku perlu ditingkatkan? Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyoroti peningkatan akses layanan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi peserta JKN di Provinsi Maluku. Dirinya mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku untuk berinvestasi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kesehatan untuk wilayah kepulauan yang membutuhkan penanganan khusus.
-
Dimana JKN diterapkan? Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan Program JKN akan tetap menjadi prioritas, lalu diperbaiki serta disempurnakan agar penerima manfaat tetap sasaran dan memperluas jangkauan.
"Itukan semuanya sudah link dengan BPJS. Kalau double pasti terpental karena nomornya sudah berurutan. Kecuali kalau namanya dobel," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/11).
Dia menambahkan, pembagian kedua program bantuan kesehatan ini akan saling melengkapi. Sebab KJS hanya akan diberikan kepada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta. Sedangkan KIS diperuntukkan warga yang berasal dari luar daerah atau PMKS.
"KIS itu sasarannya ke PMKS. Jadi warga PMKS yang tidak punya KTP DKI kan banyak. Kalau itu dihandel DKI pasti warga tanya, kok itu orang tidak punya KTP DKI diurusin. Itu yang dibayarin oleh KIS," terang Dien.
Selain PMKS, KIS juga akan diperuntukkan bagi panti-panti sosial, terutama yang dimiliki Kementerian Sosial. Karena selama KJS diterapkan pihaknya tidak berani untuk memberikannya kepada panti sosial.
Namun, dia mengingatkan tidak ada perbedaan antara KJS dan KIS karena proses dan layanan yang diterima warga akan sama. Pertama-tama pasien harus mendapatkan rujukan dari puskesmas sebelum ke rumah sakit. Tujuannya untuk menyaring pasien.
"Pelayanannya sama. Kalau sakit dia ke puskesmas. Kalau darurat baru ke rumah sakit," ungkap Dien.
Di Jakarta sendiri ada 3,9 juta warga kurang mampu yang seharusnya mendapatkan bantuan kesehatan. Sebanyak 2,7 juta orang sudah ditanggung oleh KJS. Sementara sisanya sebanyak 1,2 juta warga ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
"Sekarang sudah ada 2,7 juta orang yang pakai KJS. Sudah tinggi. Itu belum lagi yang beli asuransi sendiri. Kalau semua total DKI sudah terbackup asuransi BPJS sudah 70 persen," tutupnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Baca Selengkapnya
Tak heran jika pesatnya pertumbuhan kepesertaan JKN membuat banyak negara yang tertarik mengulik rahasia di baliknya.
Baca Selengkapnya
Ghufron Mukti mengaku heran kerap disalahkan karena kekurangan obat dan dokter. Padahal, masalah tersebut bukan tanggung jawabnya.
Baca Selengkapnya
Temuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Dia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.
Baca Selengkapnya
Penerima manfaat dapat menggunakan JakOne Mobile Bank DKI untuk transaksi keuangan harian secara cepat, aman, dan nyaman.
Baca Selengkapnya
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, bagi para peserta BPJS Kesehatan yang terinfeksi rabies bisa menggunakan kartu kepesertaan.
Baca Selengkapnya
PSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp
Baca Selengkapnya
Prestasi Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan Indonesia telah memicu ketertarikan dari sejumlah negara.
Baca Selengkapnya
KTP Sakti membuat rakyat tidak perlu lagi memiliki banyak kartu demi mendapat bantuan.
Baca Selengkapnya
Kepesertaan aktif JKN kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan SKCK.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menarik minat Malaysia
Baca Selengkapnya