Kadis Penataan Kota DKI mengaku tak kuasa robohkan Menara Saidah

Merdeka.com - Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta ‎Benny Agus Chandra mendapatkan permintaan untuk mengaudit sejumlah gedung di ibukota, salah satunya Menara Saidah. Sebab, gedung yang tidak digunakan tersebut dapat dimanfaatkan lebih baik jika dikelola oleh Pemprov DKI.

Agus mengungkapkan, selain Menara Saidah masih ada beberapa gedung lain yang juga akan dilakukan audit.‎ Namun, mengenai rencana perubuhan gedung, masih belum dapat dipastikan.

"Sekarang lagi diaudit nanti kalau sudah ada beberapa gedung seperti di Cikini, kita audit, terpaksa kita lihat. Kalau robohin bukan kita, mereka yang robohin, enak aja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).

Dia mengaku sudah memiliki data gedung-gedung yang akan diaudit. Namun, Agus mengatakan, tidak hafal mengenai berapa gedung yang akan dipanggil.

"Ada beberapa cuma datanya saya enggak hapal. Gedung sudah lama, setengah jalan nanti datanya. Ada ‎banyak. Sebagian ‎sudah kita panggil," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah meminta Dinas Tata Kota DKI untuk melakukan audit seluruh gedung di ibu kota. Sebab, banyak gedung yang tidak dimanfaatkan ataupun belum selesai dibangun, salah satunya adalah Menara Saidah.

Djarot mengatakan, permasalahan gedung di Jakarta harus segera diselesaikan sebab tanah itu dapat dimanfaatkan.

"Soal Menara Saidah, kita udah minta tolong untuk diaudit Dinas Tata Kota, sampai kita mau robohin. Tapi katanya sengketa," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10).

Mantan Wali Kota Solo ini mengungkapkan, ‎permasalahan di Menara Saidah cukup pelik. Mulai dari kabar bahwa bangunan tersebut miring, hingga sengketa keluarga yang belum juga usai.

"Saidah itu udah sengketa ramai dan katanya miring. Waktu itu kita undang dinas tata kota, katanya konstruksinya masih oke. Tapi gak dimanfaatkan akhirnya jadi rumah hantu. Kalau masalah gedung seperti itu bisa kita manfaatin," terangnya.

Djarot mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga setiap tanah yang bersengketa dapat diambil alih hingga permasalahan tersebut telah ingkrah.

"Kita udah ngomong, kalau sengketa bisa masuk. Bisa dimanfaatin dari pada dianggurin kaya gitu, selama belum in kracht," tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan mengungkapkan, permasalahan gedung itu tidak hanya di Menara Saidah saja. Semua gedung di ibu kota juga akan dilakukan audit. Harapannya lahan yang dapat dimanfaatkan akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta.

‎"Sama, kaya gedung yang belum selesai. Kayak yang ada di depan kantor PDI ada gedung yang belum selesai, mau jadi apa apartemen kaya gitu.Bisa diambil alih kalau bersengketa‎," tutup Djarot. (mdk/rnd)