Kadis Perumahan DKI belum tahu siapa talangi bunga kredit rumah DP Rp 0
Merdeka.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan belum bisa menjelaskan secara rinci terkait siapa yang akan menalangi bunga kredit dalam Rumah DP nol Rupiah yang dibebani kepada pembeli rumah. Jika mengacu pada skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) , bunga kredit yang dibebankan kepada pembeli sebesar 5 persen.
Namun, saat ditanya mengenai siapa yang akan tanggung apakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, Agustino bahkan tidak bisa menjawab.
"Itu belum bisa saya jawab ya, yang jelas kebijakan FLPP itu 5 persen. Kalau siapa yang menanggung itu yah kalau selama ini kita belum masuk ke situ ini masih digodok kebijakannya itu," kata Agustino di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3).
-
Siapa yang melunasi cicilan rumahnya? Pada Selasa, 16/7/2024, Danang membagikan kabar bahwa ia senang karena berhasil melunasi cicilan rumahnya melalui unggahan di media sosialnya.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Siapa yang menunggak pembayaran? 'Nah, jemaah sulsel itu sudah selesai semua pembayaran ke oknum broker seat, jemaah surabaya yang belum selesaikan. Ini informasi yang saya dapat yah, tapi belum ada kepastian yah,' sebutnya.
Terkait DP-nya, Agustino menjelaskan Pemprov hanya menalangi DP tersebut. Namun dia juga tidak merinci beberapa besaran dana yang dialokasikan untuk DP nol Rupiah tersebut.
"Kalau DP nya itu jelas, bisa dari PPDPP (pengelola dana pembiayaan perumahan pemerintah pusat) selaku BULD pemerintah pusat bisa juga dari pemerintah DKI. Tapi kalau untuk pemerintah DKI saya belum menyatakan sekarang ini. Nanti lah kita lagi godok," tuturnya.
Nantinya pembeli harus mengembalikan dana talangan tersebut dalam bentuk cicilan pembelian rumah. "Kalau yang namanya DP itu dukungan dana, dukungan dana itu artinya dipinjamkan, terus terang harus dikembalikan dalam program cicilannya itu," ujarnya.
Untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) khusus rumah DP nol Rupiah ini baru akan rampung April mendatang. Itupun kata dia belum bisa bekerja maksimal.
"April juga BLUD belum bisa kerja maksimal, saya bilang bangunannya saja belum berdiri, bangunannya belum tegak. Apa yang mau di cicil? Apa yang mau di mohon, mau dilakukan warga kan belum tau," tuturnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan PPSU dipaksa pinjam uang itu masih diselidiki inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.
Baca SelengkapnyaIuran Tapera akan dipungut dari pegawai swasta dan mandiri
Baca SelengkapnyaTidak bisa menaikkan suatu pajak tanpa harus memberikan solusi.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca SelengkapnyaHeru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca Selengkapnya