Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kadis Perumahan sebut rumah tapak DP nol Rupiah tak bisa dibangun di DKI

Kadis Perumahan sebut rumah tapak DP nol Rupiah tak bisa dibangun di DKI Rumah DP 0 rupiah. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan memastikan rumah tapak dengan skema rumah DP nol Rupiah tidak akan bisa dibangun di DKI Jakarta. Dengan alasan keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Ibu Kota.

"Rumah tapak itu maksimum nilainya Rp 140juta, per unit kenapa kita enggak bangun rumah tapak? harga tanahnya itu besar sekali di Jakarta," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/3).

Bahkan dia mencontohkan rumah tapak yang berada di Rorotan, Jakarta Utara yang dibangun oleh PT Nusa Kirana dengan luas tanah 45 m2 dan luas banguan 27 m2. Dan jika dihitung harga tidak masuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan harga jual sekitar Rp 130 juta.

Orang lain juga bertanya?

"Di Rorotan dibangun Nusa kirana luas bangunan 27 m2, luas tanah 45 m2 jadi tanahnya sendiri sudah Rp 2,5 juta. Jadi Rp 135 juta belum bangun rumahnya lagi," jelas dia.

Jika dilihat dari hitung-hitungan tersebut, sangat tidak mungkin rumah tapak DP nol Rupiah dibangun di Jakarta. "Enggak bisa. Jadi enggak bisa kita rumah tapak karena melampaui FLPP yang Rp 147 juta," tuturnya.

Sebagai informasi, rumah tapak DP nol Rupiah di Rorotan ini di bangun di lahan seluas 1,3 hektar namun untuk tahap pertama akan dibangun 100 unit dengan luas 7.500 meter, kemudian PT Nusa Kirana mematok harga Rp350 juta rupiah per unit untuk tipe 27/45. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total
Anies Sebut DP Nol Rupiah Berhasil, DPRD DKI: Justru Gagal Total

Target itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

Baca Selengkapnya
Ikut Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, Perumnas Butuh Suntikan Modal Negara
Ikut Bangun 3 Juta Rumah per Tahun, Perumnas Butuh Suntikan Modal Negara

Perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat

Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.

Baca Selengkapnya
Menelusuri Sosok Gubernur Jakarta yang Disindir Hashim Cuma 'Omon-Omon' Bikin Rumah Rakyat
Menelusuri Sosok Gubernur Jakarta yang Disindir Hashim Cuma 'Omon-Omon' Bikin Rumah Rakyat

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Sebut Kenaikan PPN Tak Berdampak Signifikan ke Harga Barang, Pengamat: Itu Sangat Menyesatkan
Ditjen Pajak Sebut Kenaikan PPN Tak Berdampak Signifikan ke Harga Barang, Pengamat: Itu Sangat Menyesatkan

Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.

Baca Selengkapnya
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?
Pramono Anung Akui Rumah DP O Anies Sulit Dijalankan, Apa Solusinya?

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.

Baca Selengkapnya
Cara Mudah mengajukan KPR Tapera, Syarat Utama Harus Jadi Peserta Minimal Satu Tahun
Cara Mudah mengajukan KPR Tapera, Syarat Utama Harus Jadi Peserta Minimal Satu Tahun

Plafon kredit diklasifiksikan berdasarkan kelompok penghasilan dan zonasi.

Baca Selengkapnya
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya
Anies-Cak Imin Kaji Rumah DP 0 Rupiah jadi Program Nasional, Begini Skemanya

Anies Baswedan dan Cak Imin mengkaji rumah down payment (DP) nol rupiah dibawa ke tingkat nasional.

Baca Selengkapnya
Disebut Dp Nol Rupiah Gagal, Anies Sebut Hoaks
Disebut Dp Nol Rupiah Gagal, Anies Sebut Hoaks

Anies langsung merespons desakan itu dengan jawaban singkat, tetapi tegas.

Baca Selengkapnya
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024
Hore, Diskon Pajak Pembelian Rumah Harga Maksimal Rp5 MIliar Diperpanjang Sampai Akhir 2024

PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian PU 2025 Bakal Dipangkas untuk Bangun Rumah
Anggaran Kementerian PU 2025 Bakal Dipangkas untuk Bangun Rumah

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Baca Selengkapnya