Kadishub DKI: Anggaran Rp73 Miliar Tidak Semuanya untuk Jalur Sepeda
Merdeka.com - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan terdapat sejumlah komponen dalam pengajuan anggaran sebesar Rp73 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.
Salah satu anggaran tersebut yakni pembuatan jalur sepeda yang dimasukan dalam rencana anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway tersebut.
"Jadi anggaran Rp73 miliar itu ada beberapa komponen, tidak pure jalur sepeda sebenarnya. Karena di anggaran sudah di awal tambahan, sebagian besar untuk jalur sepeda dan marka ganjil genap," kata Syafrin Liputo ketika dihubungi wartawan, Selasa (29/10/2019).
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kenapa Pramono Anung mau memperbaiki jalur sepeda di Jakarta? 'Sebenarnya bagus, tapi belum tuntas. Nah yang begitu dibenahi,' ucap dia.
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas? 'Dishub DKI Jakarta melakukan sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45-08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung,' demikian informasi dari laman @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (29/6).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Dalam anggaran tersebut dirincikan untuk pembuatan marka jalan thermoplastic warna putih untuk jalur sepeda dianggarkan senilai Rp9,19 miliar.
Kemudian ada anggaran untuk marka cold plastic berwarna senilai Rp51,29 miliar, sehingga bila ditotal sebesar Rp60,48 miliar.
Sedangkan sisanya untuk prasarana rekayasa lalu lintas lainnya.
Dia menyatakan pihaknya memiliki alasan kenapa jalur dimasukkan di pos anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway. Sebab dalam revisi KUA-PPAS dilarang adanya penambahan nama anggaran baru.
"Jadi saya masukkan saja dalam anggaran yang bisa diakomodir. Paling mendekati yang memungkinkan adalah pemarkaan di jalan," paparnya.
Rencananya anggaran pembuatan jalur khusus sepeda sepanjang 49 kilometer. Sedangkan pada 2022 ditargetkan dapat terbentang 500 kilometer.
Untuk memisahkan jalur sepeda dengan kendaraan bermotor akan dipasangkan stick cone sebagai pembatas jalan.
"Jadi kita akan pasang stick cone untuk pembatasnya. Sehingga tidak terjadi pelanggaran. Kalau uji coba di tahun ini, kita enggak ada anggarannya," jelas Syafrin.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
jalur sepeda yang sudah terbangun ini telah menjangkau layanan transportasi umum.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaRatusan sopir JakLingko demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaHeru menilai jalur sepeda masih akan dievaluasi, walaupun tetap ada rencana penambahan.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaKendaraan motor listrik untuk menekan buruknya kualitas udara Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya