Kalah gugatan soal reklamasi, Ahok surati MA
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berkirim surat ke Mahkamah Agung perihal kelanjutan proyek reklamasi. Hal itu lantaran Pemprov DKI Jakarta kalah dalam gugatan reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
"Kita baru kirim surat ke MA. Kita tanya kalau Perda lama kan sudah ada reklamasi 95 nih. Terus kita mau revisi DPRD menolak paripurna. Nah boleh enggak kalau tolak gitu, kita gunakan Pergub dulu," ujar Ahok di kantor balai kota, Rabu (27/7).
Menurut Ahok, reklamasi harus tetap berjalan lantaran proyek tersebut terkait dengan kelangsungan investasi. Ahok mengatakan kelangsungan investasi tidak boleh bermasalah.
-
Kenapa Telok Abang tetap dijaga? Selain mendatangkan rezeki tambahan bagi penjual, mereka juga berupaya untuk terus menjaga tradisi tersebut setiap tahunnya. Hal ini agar tidak termakan oleh zaman yang serba modern dan tak kalah dengan mainan-mainan canggih.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Kenapa jalan tol di Indonesia terus dibangun? Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus gencar membangun infrastruktur jalan tol untuk menekan biaya logistik.
-
Kenapa banjir Jakarta masih terjadi hingga saat ini? Hingga kini banjir masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Jakarta.Selain karena faktor Jakarta berada di dataran rendah dan dilalui oleh sungai-sungai yang berasal dari Bogor, faktor lain banjir masih terjadi hingga saat ini adalah limbah sampah. Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan yang membuat aliran sungai tersumbat.
-
Kenapa angkot Sumber Rejeki tetap beroperasi hingga kini? Walau sudah terlihat tua, kendaraan ini masih bisa beroperasi hingga membelah pelosok desa di kawasan pegunungan itu.
-
Kenapa Plataran Menjangan fokus ke keberlanjutan? 'Kami percaya bahwa keindahan alam harus dijaga, dan melalui Plataran for the Earth, kami mengajak semua pihak, termasuk para tamu, untuk bersama-sama merawat bumi ini.'
"Enggak mungkin kan investasi berhenti. Kalau enggak ada LDTR laut ini kan zonasi, enggak mungkin ada IMB," tukasnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, terkait Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memberikan izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.
Pemrov DKI pun melakukan banding atas putusan ini lantaran diduga telah ada kekeliruan dalam keputusan hakim. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Langkah Pemerintah Yakinkan Investor Saat Kepala dan Wakil Otorita Mundur
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaBasuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaIzin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta para pengusaha tidak khawatir dengan gejolak politik yang terjadi jelang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDengan pembatalan tersebut, Pemkot Solo secara hukum dapat memanfaatkan lahan Sriwedari.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie berkoordinasi dengan Kejagung terkait kelanjutan proyek pembangunan BTS 4G Kominfo.
Baca SelengkapnyaSelama proses pengajuan kasasi ke MA, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya.
Baca SelengkapnyaAlasannya, ia menilai itu bisa memicu kemarahan rakyat Kalimantan jika proyek tersebut dibatalkan.
Baca Selengkapnya