Follow
Kalah voting, ketua DPRD terpaksa dukung APBD DKI melalui pergub
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengesahkan penggunaan pagu anggaran APBD DKI Jakarta 2014. Sebab dalam pembahasan evaluasi RAPBD DKI Jakarta 2015 tidak mencapai kesepakatan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan ini. Karena keputusan ini merupakan pilihannya setelah mendengar dan berkomunikasi dengan segenap pimpinan DPRD DKI Jakarta lain.
Dia menjelaskan, dalam rapat pimpinan terjadi voting untuk menggunakan APBD DKI Jakarta 2014 atau RAPBD DKI Jakarta 2015. Dan hasilnya, politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, kalah, sehingga dirinya mengambil keputusan untuk menerbitkan Peraturan Gubernur ke depannya.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Kenapa DPR mendukung Atase Kepolisian? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
"Tidak ada tekanan. Itu murni keputusan ada di tangan saya. Pada saat kemarin Kamis (19/3) saya mengatakan (menyetujui) Perda tapi, kan, saya belum komunikasi dengan teman-teman di Dewan. Setelah rapat di Dewan, secara kolektif dan kolegial saya kalah. Artinya, saya kalah suara dan alasannya masuk di akal buat saya," jelas Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini.
Walaupun hasil tidak tertuju untuk menggunakan Peraturan Daerah (Perda) untuk mengesahkan penggunaan RAPBD DKI Jakarta 2015 Prasetyo tetap menjamin menjalankan fungsinya. Sebab legislatif akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Tapi intinya kita support apa yang diputuskan oleh DPRD untuk Pak Ahok. Karena ini sudah berjalan dan sudah diputuskan. Takutnya kita dituduh ada korupsi lah, ini-itu lah, kita menjaga semua biar fair saja," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU).
Baca Selengkapnya
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya
Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca Selengkapnya
PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca Selengkapnya
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto tegas menolak Gubernur Jakarta nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden seusai Ibu Kota pindah ke IKN.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyampaikan jika RUU DKJ sudah menjadi UU sifatnya mengikat.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca Selengkapnya
PDIP akan tetap mendaftarkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca Selengkapnya