Kalijodo akan digusur jadi jalur hijau, tak dapat uang kerohiman
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembalikan fungsi kawasan Kalijodo sebagai jalur hijau dari kondisi saat ini sebagai kawasan prostitusi, perjudian, kriminalitas dan peredaran narkoba.
"Kita tahu semua di Kalijodo ada tiga yang menonjol di samping prostitusi. Ada kriminalitas, narkoba, terus perjudian. Sekalian akan kita ubah fungsinya kembali menjadi jalur hijau," kata Wagub DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu.
Ia menyebutkan pihaknya akan mengedepankan upaya persuasif melalui sosialisasi antar lain dengan pendirian posko. Pemprov DKI akan segera menggusur kawasan Kalijodo. Namun belum diketahui kapan waktu itu dilakukan.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI membantu pendatang baru mendapatkan pekerjaan? Pemprov DKI menyediakan 10 pelatihan, misalnya pelatihan tata boga, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan menyetir.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
"Bagi mereka yang mau alih profesi, kita akan fasilitasi siapapun itu, kalau perlu mengikutkan, kita ikutkan, kita punya pelatihan-pelatihan di Disnaker," katanya.
Ia menyebutkan setelah dirinya survei ke sana, diketahui sebagian besar penghuni kawasan itu bukan warga DKI Jakarta.
"Saya tanya kepada mereka, mereka dari daerah Jabar, Banten, Jatim, Jateng," katanya.
Ia menambahkan, tidak ada dasar bagi Pemprov DKI Jakarta memberikan uang kerohiman kepada mereka.
"Kita akan fasilitasi untuk alih profesi bagi yang warga DKI, kalau bukan warga DKI ya nggak dong (uang kerohiman)," katanya.
Mereka akan difasilitasi beralih profesi sesuai keinginan mereka seperti keterampilan mengelola salon kecantikan, menjahit dan lainnya. "Kita juga akan kerja sama dengan banyak perusahaan swasta untuk penempatan mereka yang sudah terlatih," katanya.
Politisi PDIP ini mengatakan, untuk mereka yang bukan dari DKI Jakarta akan dikembalikan ke daerah asal.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai pelatihan, para jukir juga akan diberikan informasi lowongan kerja (loker)
Baca SelengkapnyaDia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.
Baca SelengkapnyaHeru menilai jalur sepeda masih akan dievaluasi, walaupun tetap ada rencana penambahan.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca SelengkapnyaAnak-anak di Jakarta terpaksa bermain di tempat tak semestinya karena minimnya ruang terbuka hijau.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaWarga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.
Baca SelengkapnyaDharma Pongrekun dan Kun Wardana melakukan kajian terkait dengan desain ulang penataan kota Jakarta secara bertahap.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya