Kalijodo ditutup ke mana para PSK akan pindah?

Merdeka.com - Rencana pembongkaran kawasan Kalijodo pada 29 Februari mendatang membuat warga pendatang di sana memilih pulang ke kampungnya masing-masing. Biaya pemulangan mereka ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Selain pemulangan warga ke daerah masing-masing, Pemkot juga mengantarkan 95 kepala keluarga (KK) untuk menempati rumah susun (rusun) di Marunda Jakarta Utara. Sebanyak 20 bus dikerahkan untuk perpindahan tersebut.

Namun, para pekerja seks komersial (PSK) masih melewatkan malam dengan melayani pria hidung belang. Rata-rata mereka menjual diri Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu sekali main.

Sayang, saat polisi menggelar razia di sana, para PSK sudah tidak ada. "Mereka sudah lari semua ke Kemayoran. Tidak ada lagi di sini," kata wanita paruh baya ini kepada merdeka.com pekan lalu.

Lantas ke mana para PSK akan pindah, setelah pergi dari Kalijodo?

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sunyoto Usman menilai para PSK bisa beralih menawarkan diri melalui online. Bahkan mereka bisa saja menjajakan diri di hotel-hotel.

"PSK ini kan polanya beragam sekarang menonjol bisnis jaringan online, sekarang terpenting sebetulnya mengatasi jaringannya itu , PSK bisa mencari kerja di mana saja di hotel dan internet," kata Suyonto Usman kepada merdeka.com, Senin (22/2) malam.

Menurut dia, aparat kepolisian juga harus bisa membongkar jaringan germo atau mucikari PSK di Kalijodo. Jika mucikari atau germo masih berkeliaran, PSK pasti akan menghubunginya untuk dicarikan pekerjaan lain.

"Di kalangan artis misalnya juga jelas tertangkap dengan jaringan menghubungkan PSK dengan kliennya. Kalau jaringan masih ada PSK pasti akan bekerja di tempat prostitusi lain, meski bukan di Kalijodo," kata dia.

Lanjut dia, jika para PSK berkembali ke kampung halamannya, PSK bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Namun warga juga harus mendukung dan harus ada pembinaan untuk para PSK.

"Pembinaan perlu, perlu dilakukan kepastian, penjahit misalnya proses produksi dan pemasaran harus jelas. Kampung halaman tergantung masyarakat lokalnya artinya menolak PSK tidak berkembang," tandasnya.