Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kalkulasi PSI DPRD DKI: Pemprov Harus Bayar Rp2 Triliun Hanya untuk DP Formula E

Kalkulasi PSI DPRD DKI: Pemprov Harus Bayar Rp2 Triliun Hanya untuk DP Formula E Formula E. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang jugaWakil Ketua Komisi E, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menyebut Pemprov DKI Jakarta akan menyetor uang sekitar Rp2 triliun untuk membayar commitment fee terkait hajatan mobil balap listrik Formula E. Nilai tersebut berdasarkan kontrak Formula E selama 5 tahun.

"Jadi kalau dikalkulasikan hanya untuk pembayaran komitmen fee yang kita bayarkan untuk 5 tahun itu berarti akan Rp2 triliun uang yang dibayarkan untuk commitment fee," ucap Anggara dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/8).

Dia mengatakan, nilai tersebut di luar biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan. Di Komisi E, katanya, pembahasan anggaran Formula E tidak dibahas secara detail.

Namun jika dikalkulasikan secara hitungan kasar, biaya yang akan dikeluarkan Pemprov DKI untuk pelaksanaan ajang mobil balap listrik itu berkisar Rp4,8 sampai Rp5 triliun.

"Jadi kalau untuk beban fiskal kegiatan Formula E secara keseluruhan mungkin Rp4,8 sampai Rp5 triliun harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI dalam penyelenggaraannya," jelasnya.

Ia mendesak Pemprov DKI menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E yang ditargetkan akan digelar pada 2022. Politikus PSI itu mengingatkan Pemprov agar tidak ngotot menggelontorkan uang di masa pandemi Covid-19.

"Namanya juga studi kelayakan, ini akan menentukan layak atau tidaknya dilakukan. Jangan memaksakan ego dan menghambur-hamburkan uang rakyat," ujarnya.

Sebelumnya dia juga mempertanyakan studi kelayakan soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengklaim total keuntungan selama 5 tahun sebesar Rp 3,12 triliun, terdiri dari pendapatan finansial PT Jakpro Rp544 miliar dan dampak ekonomi Rp2,58 triliun.

Namun, ujar Ara, studi kelayakan tersebut tidak memasukkan biaya komitmen atau commitment fee yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI setiap tahunnya. Pada kontrak yang terikat selama 5 tahun tersebut tercatat biaya commitment fee selama 5 tahun sebesar 122,1 juta poundsterling atau sekitar Rp2,35 triliun.

"Dan juga terdapat biaya penyertaan modal PT Jakpro untuk membayar bank garansi yang nilainya naik 10 persen setiap tahun, totalnya Rp890 miliar selama 5 tahun. Sehingga total biaya penyelenggaraan yang tidak tercatat pada studi kelayakan sebelumnya mencapai Rp3,24 triliun," rincinya.

Ia menegaskan apabila biaya commitment fee dan bank garansi diperhitungkan, maka total biaya pelaksanaan berubah dari Rp1,24 triliun menjadi Rp4,48 triliun. Dan jika dibandingkan dengan keuntungan yang diklaim sebesar Rp3,12 triliun maka penyelenggaraan Formula E membuat Pemprov DKI rugi Rp1,36 triliun.

"Perhitungan dengan kondisi sebelum pandemi saja sudah dipastikan rugi Rp 1,3 triliun, sekarang kita tunggu revisi studi kelayakan dengan kondisi pandemi. Buka studi kelayakannya ke publik, biar semua jelas, apakah Formula E layak diselenggarakan? Apakah Formula E layak dijadikan isu prioritas daerah? Ini prioritas Gubernur atau prioritas warga Jakarta?" tegasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kemenkeu Hitung Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Caleg DPR Minimal Keluar Rp1 Miliar
Kemenkeu Hitung Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Caleg DPR Minimal Keluar Rp1 Miliar

Tak tanggung-tanggung nilai modal yang digelontorkan para caleg mencapai miliaran rupiah.

Baca Selengkapnya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya

BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis

Baca Selengkapnya
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!
Biaya Hosting MotoGP Mandalika Masih Belum Dibayarkan, Ekonom: Indonesia Bisa Malu!

Pemprov NTB tidak sanggup bayar hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 Miliar. Bagaimana kelanjutannya?

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Plafon Prioritas Sementara APBD 2024 Rp81,5 Triliun

Pras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.

Baca Selengkapnya
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?
Berapa Dana Digelontorkan Pemprov DKI Jakarta Jika Pilgub Jakarta 2 Putaran?

Kesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Indonesia Bakal Cuan Rp4,5 Triliun dari MotoGP Mandalika 2024
Indonesia Bakal Cuan Rp4,5 Triliun dari MotoGP Mandalika 2024

Tahun lalu event MotoGP of Indonesia menyerap 4.600 tenaga kerja.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Dana Rp7,3 Triliun untuk Subsidi Sepeda Motor Listrik
Pemerintah Siapkan Dana Rp7,3 Triliun untuk Subsidi Sepeda Motor Listrik

Subsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran.

Baca Selengkapnya