Kapolda Metro: 21 Perusahaan Langgar PPKM, Kita Cari Tersangka dari Para Juragan Ini
Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan, telah menemukan sejumlah perusahaan yang bukan masuk dalam kategori esensial dan kritikal yang diduga melanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Temuan ini saat ia melakukan patroli bersama dengan Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.
"Saya kemarin bersama Gubernur dan Pangdam keliling di beberapa titik penyekatan. Keliling ke stasiun dan menemukan fakta bahwa mereka bukan sektor esensial dan kritikal," katanya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (8/7).
"Sehingga, yang salah bukan karyawan. Yang salah adalah majikan yang tetap memerintahkan mereka masuk kerja. Oleh sebab itu kemarin kita tidak proses. Kami catat nama perusahaannya, alamatnya, hari ini kami datangi," sambungnya.
-
Apa yang Mahfud MD pesan kepada Pangdam dan Kepala Daerah? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Dimana polisi melakukan patroli? Sejumlah lokasi menjadi perhatian polisi. Seperti yang terjadi di Langgam, Kabupaten Pelalawan. Patroli yang dipimpin Ps Kanit Intel Polsek Langgam Bripka Syafri Ariadi, dan diikuti oleh anggota lainnya, termasuk Aipda Binhot Hutagalung dan Bripka Friantara, menyasar pusat perbelanjaan di Desa Segati.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Dimana TNI-Polri melakukan patroli? 'Patroli ini kami lakukan agar personel TNI-Polri dapat menyampaikan woro-woro terkait kamtibmas secara door to door dengan menyambangi rumah warga, sekaligus membagikan sedikit bantuan sembako,'
-
Siapa yang menunjuk PKD? Seleksi dan penetapannya dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
-
Siapa yang di dampingi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
Fadil menegaskan, apa yang mereka temukan tersebut berdasarkan hasil patroli di sejumlah titik penyekatan bersama dengan Pangdam dan juga Gubernur DKI Jakarta.
"Jadi cara bekerjanya anggota ini adalah mereka akan melakukan penyelidikan di stasiun-stasiun kereta, melakukan penyelidikan di titik-titik penyekatan. Begitu mengetahui bahwa mereka masuk kerja padahal bukan sektor esensial dan kritikal, maka tim ini akan langsung mendatangi kantornya. Jadi bukan tanpa latar belakang, kami menemukan fakta seperti itu di lapangan," tegasnya.
Dia menyebut, dari hasil temuan tersebut, sebanyak 21 perusahaan telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik karena diduga langgar kebijakan PPKM Darurat.
"Ada 21 perusahaan yang sudah naik sidik (penyidikan). Nanti kita cari siapa tersangkanya di antara juragan-juragan ini," sebutnya.
Jenderal bintang dua ini mengimbau kepada masyarakat untuk dapat mengurangi mobilitas di luar rumah dan sebaiknya tetap berada di rumah saja selama masa pandemi Covid-19.
"Ini saya sampaikan hotline ya. Jika masyarakat menemukan atau melihat adanya kantor atau usaha nonesensial dan nonkritikal masih melakukan WFO kerja di kantor atau resto tempat makan yang masih dine in bukan take away bisa melapor melui WA ke 081280665486 atau ke hotline layanan Polisi 110," tutupnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung juga melakukan pemblokiran pelayanan penerbangan terhadap helikopter dalam rangka penanganan kasus mafia minyak goreng.
Baca Selengkapnya11 Perusahaan ini disanksi setelah KLHK menggelar operasi.
Baca SelengkapnyaMenteri Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi untuk membentuk dan memimpin satuan tugas (satgas) polusi udara di Jabodetabek.
Baca Selengkapnya48 Perusahaan penyebab polusi udara ini akan dikenakan sanksi.
Baca SelengkapnyaDari hasil penyidikan terkuak kalau EL dibantu Kopda AS menjadikan Markas Gudbalkir Pusziad di Buduran sebagai lokasi penampungan kendaraan curian di Sidoarjo.
Baca SelengkapnyaAli menyiratkan sudah ada tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Telkom (persero) ini.
Baca SelengkapnyaSelama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.
Baca SelengkapnyaKPK pada 13 Mei 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi di PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk tahun anggaran 2018-2020.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal
Baca SelengkapnyaPenanganan khusus tersebut berkaca dari kasus Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang sempat diteror oleh anggota Densus 88 Polri.
Baca SelengkapnyaDari kasus ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti narkoba, seperti 117 kg sabi-sabu dan 90.000 butir pil ekstasi.
Baca SelengkapnyaSindikat penggelapan kendaraan menyewa gudang TNI di Sidoarjo
Baca Selengkapnya