Kapolda Metro desak DPRD dan Pemprov DKI buat survei soal GO-JEK

Merdeka.com - Kemunculan ojek berbasis aplikasi atau GO-JEK saat ini tengah memicu adanya konflik sosial di tengah masyarakat. Tak sedikit pengemudi GO-JEK yang menjadi bulan-bulanan sejumlah ojek pangkalan lantaran dinilai 'nyerobot' rejeki mereka.

Terkait fenomena itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian pun angkat bicara. Menurut Tito, Kepolisian tidak dengan mudah memutuskan apakah keberadaan GO-JEK merupakan ancaman atau kebutuhan. Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang terbukti masih merasa terbantu dengan adanya GO-JEK.

"Masyarakat dinilai masih membutuhkan fasilitas ini," ujar Kapolda di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (2/9).

Meski demikian, lanjut Kapolda, dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dituliskan, bahwa tidak ada aturan hukum yang menyebutkan sepeda motor roda dua dapat dijadikan sebagai angkutan umum.

"Hukum yang ada di buku diterjemahkan oleh polisi di lapangan dengan diskresinya. Nah kalau seandainya masyarakat membutuhkannya tukang GO-JEK ini, tentu kita harus mempertimbangkan juga," kata Jenderal Bintang Dua yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua ini.

"Jadi terkait benar atau salah dalam ojek berbasis aplikasi bukan perkara mudah bagi kepolisian," tambahnya.

Namun, tambah Kapolda, polisi sebagai streetcorner politicians, di mana dapat mengetahui kapan akan turut serta dalam menangani permasalahan sosial dan hukum.

Untuk itu, lanjut Kapolda, lantaran permasalahan ojek yang berbasis aplikasi tidak dapat langsung diputuskan tanpa pertimbangan masyarakat, maka pihaknya berencana mendorong DPRD DKI serta Pemda melakukan survei terkait tingkat kebutuhan GO-JEK di tengah masyarakat.

"Kalau masyarakatnya kontra semua, ya kita enggak ada masalah. Kita enggak akan ragu-ragu. Kami berpikir untuk meminta DPRD DKI dan Pemda membuat semacam survei terlebih dahulu. Sehingga ada satu kebulatan masyarakat mau ke mana soal GO-JEK ini," tegas Kapolda. (mdk/did)