Follow
Kapolda Metro: Penghapusan 3 in 1 harus diuji coba dulu
Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto menilai wacana penghapusan sistem 3 in 1 masih harus dikaji terlebih dahalu. Untuk itu ia masih belum bisa menilai efektifitas dengan dihapuskannya sistem tersebut nanti.
"3 in 1 kan baru wacana, kita belum jelas. Nanti kita lihat dulu. Mungkin kemarin saya lihat monitor itu akan diuji coba dulu. Kalau diuji ternyata memang tidak efeketif ya akan dicabut, dan kalau dinyatakan efektif ya mungkin akan diberlakukan kembali," ujar Kapolda kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (1/4).
Ia menegaskan apapun peraturan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta, polisi hanya mengamankan kegiatan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut.
-
Bagaimana kemacetan di Jakarta berkurang? Sehingga, Latif mengatakan kemacetan yang kerap terjadi setiap jam pulang kerja akan berkurang mulai besok.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Bagaimana rencana mengurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Siapa yang menilai kemacetan di Jakarta? Tomtom International BV adalah lembaga pemeringkat lalu lintas kota dunia mencatat peringkat kemacetan di Jakarta naik menjadi 29 pada 2022.
-
Apa yang dilakukan untuk kurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
"Ya kita liat sama- sama kalau memang diuji coba, kita melihat 'oh ternyata nggak efektif silahkan, yang penting peraturan itu dibuat oleh Pemprov. Polisi begitu peraturan dibuat maka Polisi melanjutkan mengamankan kegiatan apa yang diatur dalam peraturan itu," tutur Kapolda.
"Ya belum bisa dinilai, itu bicara efektif atau tidak efektif. Inikan belum ada penelitian itu, kalau bicara opini kan lain ceritanya," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca Selengkapnya
Abraham mengungkapkan, di negara sukses tekan korupsi, ada 3 cara yang pasti diterapkan.
Baca Selengkapnya
Setyo Budiyanto mengatakan, sejauh ini OTT masih diperlukan.
Baca Selengkapnya
Sudah beberapa kali ikut agenda pemusnahan narkoba, Aboe bertanya-tanya mengapa orang bisa ketagihan barang haram tersebut.
Baca Selengkapnya
Tidak terdapat urgensi, Habiburokhman menyebut pembentukan Panja Netralitas Polri ini tidak masuk akal.
Baca Selengkapnya
Jokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca Selengkapnya
Dalam operasi itu turut melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungaN.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR dari fraksi PKB Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut, bahwa OTT KPK kampungan.
Baca Selengkapnya
Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ais Shafiyah Asfar memiliki pandangan berbeda dengan Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas terkait OTT.
Baca Selengkapnya
Kapolri juga meminta kapolda di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan lebih ketat lagi pada anggotanya yang memegang senpi.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR akan membahas dalam rapat lanjutan terkait usulan perlu tidaknya polisi memengang senjata api ke depan.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, OTT memang bukan indikator utama praktik haram korupsi menurun di Indonesia.
Baca Selengkapnya