Follow
Kapolda Metro: Polri Dilarang Hidup Mewah dan Perhatikan Penggunaan Gas Air Mata
Merdeka.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memberikan arahan, serta penekanan kepada jajarannya khususnya jajaran Brimob Polda Metro Jaya. Dia meminta tidak ada personel yang bergaya hidup mewah, hingga memperhatikan alutista gas air mata.
"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita sebagai anggota Polri dilarang keras untuk menampilkan gaya hidup mewah. Termasuk para anggota Brimob, baik saat sedang berdinas maupun di luar kedinasan," kata Fadil dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/10).
Jenderal bintang dua ini menyebut, apa yang disampaikannya tersebut sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Mengapa Presiden Jokowi menerapkan strategi gas-rem? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Selain itu, pimpinan tertinggi di Polda Metro Jaya ini juga meminta pasukan Brimob agar bersikap humanis. Tak hanya itu, ia juga menyoroti penggunaan dan stok dari gas air mata.
"Semua personel Sat Brimob Polda Metro Jaya harus benar-benar memahami dan menganalisa penggunaaan gas air mata," ujarnya.
"Harus sesuai dengan SOP dan protap yang berlaku agar akibat dari penembakan gas air mata tersebut tidak berdampak pada sekitarnya," tutupnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tegasnya Kapolri larang anak buahnya pamer kekayaan
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi secara terbuka menegaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak dan berkampanye di Pilpres.
Baca Selengkapnya
Karyoto mengatakan TNI - Polri bersama dengan pemerintah daerah terkait tengah gencar-gencarnya melakukan pencegahan kasus narkoba
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Harus ada tindak tegas agar aparat tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah kota membuat perencanaan detail agar kondisi mencekam seperti di Eropa dan Amerika tidak terjadi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memberi peringatan tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia pada Hari Bhayangkara ke-78.
Baca Selengkapnya
Karyoto menekankan pentingnya untuk memeriksa kembali kondisi pribadi.
Baca Selengkapnya
Hal ini dilakukan sebagai evaluasi Korps Bhayangkara.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta TNI dan Polri mendukung transisi pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnya