Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasudinsos Jaksel bantah ada petugas P3S terima uang dari PMKS

Kasudinsos Jaksel bantah ada petugas P3S terima uang dari PMKS Razia PMKS di Monas. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di ibu kota masih sulit dibereskan. Dia menuding adanya oknum petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial yang bermain dengan menerima setoran dari para PMKS.

Namun, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Mursidin membantah tudingan Ahok itu.

"Kalau di Sudin Jakarta Selatan saya bertanggungjawab, kalau ada saya pecat. Saya enggak toleransi yang gitu-gitu," kata Mursidin kepada wartawan, Senin (28/3).

Orang lain juga bertanya?

Mursidin mengungkapkan, sejak awal bertugas, dia telah menyampaikan kepada para petugas P3S untuk tidak main-main dalam bertugas. Jika ada yang kedapatan bermain dalam pembebasan para PMKS tanpa mengindahkan prosedur, dia tidak segan-segan untuk menindak langsung.

"Sejak awal bertugas saya sampaikan ke teman-teman P3S. Kita bekerja dengan ikhlas, sesuai prosedur, tidak ada lagi main-main, zaman berubah. Tidak seperti dulu kita bisa bermain mata, bisa 86 istilahnya. Enggak ada lagi seperti itu. Akan saya tindak tegas," tutur dia.

Selama menjalankan tugas, petugas P3S selalu diminta untuk selalu mendokumentasikan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan, selama penertiban tidak ada tindakan kekerasan maupun settingan. Tak hanya itu, ini juga dilakukan sebagai cara untuk mengubah paradigma bahwa pekerjaan yang dilakukan itu menyalahi aturan atau undang-undang.

"Enggak ada settingan," tegas dia.

Dia mengaku, tidak memiliki kepentingan untuk melakukan settingan. Dia hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur untuk mensterilkan atau meminimalisir PMKS sesuai tupoksinya.

"Saya bekerja berdasarkan prosedur saja. Memang tupoksi kita tugasnya meminimalisir, bahkan Pak Walikota, Gubernur memerintahkan kita untuk steril, paling tidak diminimalisir," tutup dia. (mdk/dan)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Inspektorat DKI Rampung Usut Atasan Paksa PPSU Utang ke Pinjol, Sanksi Diumumkan Pekan Depan
Inspektorat DKI Rampung Usut Atasan Paksa PPSU Utang ke Pinjol, Sanksi Diumumkan Pekan Depan

Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.

Baca Selengkapnya
Cara Culas Koruptor Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM Tampung Duit Haram
Cara Culas Koruptor Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM Tampung Duit Haram

Uang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.

Baca Selengkapnya
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini
Beredar Isu Dana Proyek Strategis Nasional Masuk Kantong PNS dan Politisi, Pemerintah Beri Penjelasan Begini

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Selengkapnya
Heru Budi Copot Kepala Seksi Paksa PPSU Kelapa Gading Barat Utang ke Pinjol
Heru Budi Copot Kepala Seksi Paksa PPSU Kelapa Gading Barat Utang ke Pinjol

Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Tersangka Achsanul Qosasi Kembalikan Rp31,4 Miliar Terkait Korupsi BTS Kominfo
Tersangka Achsanul Qosasi Kembalikan Rp31,4 Miliar Terkait Korupsi BTS Kominfo

Adapun total aliran dana yang diterima pegawai BPK itu sebesar Rp40 miliar yang berasal dari terpidana Irwan Hermawan.

Baca Selengkapnya
Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS
Parah! 3 PNS Disdik Garut Gelapkan Uang Koperasi Rp1 Miliar Lebih dengan Jaminan Dana BOS

Sejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.

Baca Selengkapnya
Begini Kelanjutan Penanganan Kasus Petugas PPSU Dipaksa Utang Pinjol
Begini Kelanjutan Penanganan Kasus Petugas PPSU Dipaksa Utang Pinjol

Pemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Rekomendasi dari Inspektorat juga sudah keluar.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara ASN Kelapa Gading Barat Paksa PPSU Utang ke Pinjol
Duduk Perkara ASN Kelapa Gading Barat Paksa PPSU Utang ke Pinjol

Kasus dugaan PPSU dipaksa pinjam uang itu masih diselidiki inspektorat DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PPATK Sebut Temuan KPK soal Cek Rp2 Triliun di Rumah SYL Ternyata Palsu
VIDEO: PPATK Sebut Temuan KPK soal Cek Rp2 Triliun di Rumah SYL Ternyata Palsu

Kepala PPATK Ivan menegaskan telah menelusuri kebenaran cek tersebut.

Baca Selengkapnya
3 RS Klaim Fiktif ke BPJS, Kemenkes Ancam Putuskan Kerja Sama dan Cabut Izin Praktik Dokter Terlibat
3 RS Klaim Fiktif ke BPJS, Kemenkes Ancam Putuskan Kerja Sama dan Cabut Izin Praktik Dokter Terlibat

Tiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya
KPK Cecar Anak Buah Gus Muhdlor Soal Aliran Uang Korupsi Pemotongan Dana Insentif BPPD
KPK Cecar Anak Buah Gus Muhdlor Soal Aliran Uang Korupsi Pemotongan Dana Insentif BPPD

KPK mencecar uang korupsi yang masuk ke kantong Muhdlor melalui staffnya, Achmad Masuri.

Baca Selengkapnya
Sidang Dugaan Korupsi Tersangka Gus Muhdlor, Terungkap 'Budaya' Potong Dana Insentif di BPPD Sidoarjo
Sidang Dugaan Korupsi Tersangka Gus Muhdlor, Terungkap 'Budaya' Potong Dana Insentif di BPPD Sidoarjo

Hal ini lah yang terungkap dalam persidangan kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo

Baca Selengkapnya