Kasudinsos Jaksel bantah ada petugas P3S terima uang dari PMKS
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di ibu kota masih sulit dibereskan. Dia menuding adanya oknum petugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Dinas Sosial yang bermain dengan menerima setoran dari para PMKS.
Namun, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Mursidin membantah tudingan Ahok itu.
"Kalau di Sudin Jakarta Selatan saya bertanggungjawab, kalau ada saya pecat. Saya enggak toleransi yang gitu-gitu," kata Mursidin kepada wartawan, Senin (28/3).
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Siapa yang melakukan pungli di Rutan KPK? 'Terperiksa sebagai Karutan KPK sejak pertemuan makan bersama di Bebek Kaleyo telah mengetahui tentang praktik pungutan liar dan yang sudah terjadi sejak lama tapi terperiksa tidak berusaha menghentikan pungutan liar tersebut,' ungkap Albertina dalam sidang putusan, di gedung Dewas KPK, Rabu (27/3).
-
Siapa yang menginisiasi pertemuan relawan Anies dan PKS? Pertemuan Simpul-Simpul Relawan Anies Baswedan bersama PKS ini diinisiasi oleh Ketua Relawan Nasional Indonesia Anies Muhammad Erwin Hamzah yang disemarakkan dengan lebih dari 100 simpul relawan yang lain.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas K3? 'Tanggung jawab menerapkan K3, selain melalui regulasi (Kemnaker), juga aktor-aktor di tempat kerja, ' katanya.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
Mursidin mengungkapkan, sejak awal bertugas, dia telah menyampaikan kepada para petugas P3S untuk tidak main-main dalam bertugas. Jika ada yang kedapatan bermain dalam pembebasan para PMKS tanpa mengindahkan prosedur, dia tidak segan-segan untuk menindak langsung.
"Sejak awal bertugas saya sampaikan ke teman-teman P3S. Kita bekerja dengan ikhlas, sesuai prosedur, tidak ada lagi main-main, zaman berubah. Tidak seperti dulu kita bisa bermain mata, bisa 86 istilahnya. Enggak ada lagi seperti itu. Akan saya tindak tegas," tutur dia.
Selama menjalankan tugas, petugas P3S selalu diminta untuk selalu mendokumentasikan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan, selama penertiban tidak ada tindakan kekerasan maupun settingan. Tak hanya itu, ini juga dilakukan sebagai cara untuk mengubah paradigma bahwa pekerjaan yang dilakukan itu menyalahi aturan atau undang-undang.
"Enggak ada settingan," tegas dia.
Dia mengaku, tidak memiliki kepentingan untuk melakukan settingan. Dia hanya menjalankan tugasnya sesuai prosedur untuk mensterilkan atau meminimalisir PMKS sesuai tupoksinya.
"Saya bekerja berdasarkan prosedur saja. Memang tupoksi kita tugasnya meminimalisir, bahkan Pak Walikota, Gubernur memerintahkan kita untuk steril, paling tidak diminimalisir," tutup dia. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaUang-uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka seperti membayar pemeriksa BPK RI sejumlah sekitar Rp1,035 M dan dana taktis untuk operasional.
Baca SelengkapnyaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi praktik korupsi yang terjadi di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAdapun total aliran dana yang diterima pegawai BPK itu sebesar Rp40 miliar yang berasal dari terpidana Irwan Hermawan.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan sejumlah pihak telah dilakukan. Rekomendasi dari Inspektorat juga sudah keluar.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan PPSU dipaksa pinjam uang itu masih diselidiki inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKepala PPATK Ivan menegaskan telah menelusuri kebenaran cek tersebut.
Baca SelengkapnyaTiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKPK mencecar uang korupsi yang masuk ke kantong Muhdlor melalui staffnya, Achmad Masuri.
Baca SelengkapnyaHal ini lah yang terungkap dalam persidangan kedua dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo dengan terdakwa mantan bupati Sidoarjo
Baca Selengkapnya