Follow
Kasus lahan Cengkareng, DPRD DKI akan bentuk pansus aset
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan pihaknya segera membahas kecurangan pembelian lahan di Cengkareng Barat oleh Pemprov DKI melalui pansus aset. Pansus ini akan memberikan masukan ke Pemprov DKI untuk memperbaiki pencatatan aset miliknya.
"Enggak tahu, dilihat lah kan kita enggak bisa menetapkan bener atau enggak kita cuma beri masukan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki. Kita mau bikin pansus," kata Prasetio usai rapat bersama Forkompimda di Balai kota, Jakarta, Rabu (29/6).
Pansus aset DPRD DKI ini akan membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal kejanggalan pembelian lahan seluas 4,6 hektar yang ada dalam laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2015.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
"Nah ini karena LHP BPK kemarin itu, ini kita rapatkan lagi, kalau sekarang kan lagi reses," tandas Prasetio
Dia juga ingin agar Pemprov DKI memperbaiki sistem pencatatan aset daerah agar tidak diklaim atau diambil alih pihak lain. Kejadian ini, kata Prasetio, lagi-lagi menjadi bahan evaluasi bagi pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Dari dulu. Ya makanya sistemnya harus diperbaiki. Ya makanya dari dulu juga suka hilang kan," jelas politisi PDIP ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Usulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca Selengkapnya
Kesepakatan itu disampaikan para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara V.
Baca Selengkapnya
Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Kejati DIY menggeledah Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispentaru) DIY, Rabu (12/7) untuk mencari bukti kasus penyalahgunaan tanah kas desa (TKD).
Baca Selengkapnya
Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya
Hadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Selengkapnya
Pansus Angket Haji DPR RI memanggil Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2022-2027, Fadlun Imansyah.
Baca Selengkapnya