Kasus lahan Cengkareng terungkap, Jakarta darurat mafia tanah?

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Salah satu temuan BPK yang membuat laporan keuangan DKI mendapat WDP karena ada kejanggalan dalam pembelian lahan di Cengkareng, di Jl Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat.

Lahan yang dibeli Dinas Perumahan DKI Jakarta pada tahun lalu memiliki luas 4,7 hektare. Tanah tersebut dibeli dengan harga Rp 648 miliar untuk dijadikan rumah susun sewa (rusunawa).

Singkat cerita, setelah transaksi dilakukan dan lahan tersebut menjadi milik DKI, BPK menyampaikan temuannya. Yakni lahan yang dibeli ternyata juga milik DKI di bawah kendali Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Orang lain juga bertanya?

Kasus ini menjadi lucu. Lahan tersebut ternyata memiliki dua sertifikat sah dari Badan Pertahanan Nasional. Satu dimiliki secara perseorangan oleh seorang perempuan bernama Toeti Noeziar Soekarno. Sedangkan satu lagi dimiliki Dinas KKP.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, geram bukan makin dengan temuan itu. Kejadian ini membuktikan mafia tanah di Jakarta masih banyak. Pelakunya, bisa dari kalangan penjual, perantara sampai PNS DKI Jakarta sendiri.

"Ada penghilangan, ada surat yang menyatakan bahwa (lahan) itu sewa bukan punya DKI. Itu aslinya ternyata punya DKI," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (27/6) kemarin.

Ahok, sapaan Basuki, curiga ada lurah yang ikut bermain. Dia menduga ada pihak yang menikmati pundi-pundi uang dalam kasus tersebut.

"Makanya tanah ditipu juga. Saya juga heran, kenapa enggak diperiksa? Kan tanah itu bisa dilihat. Kan kalian yang beli. Mungkin dari lurahnya, ini kayak mafia saja. Makanya kita meski selidikin kita bawa ke polisi. Kita sudah koordinasi dengan Bareskrim, terus waktu kita teriak, yang beli tanah gugat kita malahan ke pengadilan. Dia sebutin ada Rp 200 miliar yang dikeluarkan. Ini KPK sudah mencium waktu gratifikasi pembeli aslinya dapat duit lebih sedikit. Kan dulu saya panja sengketa tanah di Jakarta," jelas Ahok. (mdk/lia)