Kasus suap Perda Zonasi, anak buah Ahok bakal diperiksa KPK

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami praktik suap antara anggota DPRD DKI, M Sanusi dan pihak PT Agung Podomoro Land terkait pembahasan raperda Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR). Salah satunya mencari inisiator suap yang menggelontorkan Rp 2 miliar pada Sanusi.

"Nanti setelah diperiksa akan diketahui tentang peran masing-masing orang," kata Saut kepada merdeka.com, Senin (4/4).

Saut menambahkan tidak menutup anak buah Ahok dan rekan Sanusi lainnya di DPRD DKI akan dimintai keterangan. Termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang menyetujui pertama kali izin reklamasi teluk Jakarta sebagai rangkaian pembangunan tanggul raksasa Giant Sea Wall.

"Harus itu yang saya sebut demi keadilan,kejujuran dan kebenaran, tapi nanti kita susun jadwal dulu," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan raperda (rancangan peraturan daerah) zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land (APL).

PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukkan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.