Kasus Sumber Waras bikin hubungan Ahok dan KPK memanas

Merdeka.com - Aroma tak sedap pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat, menjadi salah satu topik paling hangat diberitakan selama 2015. Kasus ini ikut menyita perhatian masyarakat lantaran diduga melibatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dugaan mark up pembelian lahan RS Sumber Waras berawal dari hasil audit Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014. Saat itu, BPK memberikan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP). Alasan penilaian WDP karena proyek pembelian lahan sumber waras itu berpotensi merugikan uang negara sebesar Rp 191 miliar. Padahal pembelian lahan 3,6 hektare itu diperuntukkan membangun rumah sakit khusus kanker.

Dalam auditnya, BPK menegaskan lahan seluas 3,6 hektare yang diberi Ahok menghadap ke Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Sedangkan menurut Badan Pertahanan Nasional (BPN), tertulis bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) berada di Jalan Kiai Tapa Nomor 1, Kecamatan Grogol Petamburan, Tomang, Jakarta Barat. Hal itu tertulis dalam sertifikat yang diterbitkan pada 27 Mei 1998 dengan status hak guna bangunan bernomor 2878.

BPK menyebut harga lahan Sumber Waras di Jalan Tomang Raya hanya Rp 7 juta per meter persegi. Tapi dalam pengajuan penawaran Yayasan Kesehatan Sumber Waras tanggal 22 Oktober 2014, untuk lahan di Jalan Kiai Tapa Nomor 1 Rp 20.755.000 per meter persegi. Dengan harga bangunan Rp 25 miliar. Penawaran itu ditandatangani Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras, Kartini Muljadi dan Bendahara Stefanus Hedianto Karnadi.

Penawaran itu dikuatkan dalam catatan Dinas Pelayanan Pajak DKI 20 Desember 2014, berdasarkan penelitian para basis data SIM PBB-P2 yang didapat dari Ditjen Pajak, nilai jual objek pajak untuk tanah di Jala Kiai Tapa Nomor 1 Rp 20.755.000 per meter persegi. Artinya bila luas tanah yang dibeli DKI 3,6 hektare dikalikan dengan NJOP tersebut maka harga jual lebih kurang Rp 755.689.550.000.

Nilai itu memang mengalami kenaikan tajam sebab pada tahun 2013, NJOP di daerah itu hanya Rp 12.195.000. Sedangkan untuk nilai pembayaran pokok pajak yang dibayarkan yakni Rp 662.811.120. (mdk/gil)