Kasus Transjakarta karatan, DKI kalah dan wajib bayar Rp 7,6 M

Merdeka.com - Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengabulkan tuntutan salah satu pemenang tender pengadaan bus Transjakarta pada tahun 2013, PT Ifani Dewi. Kekalahan ini membuat Pemprov DKI Jakarta harus Rp 7,6 miliar.

Nilai tersebut untuk satu bus yang sebelumnya disebut karatan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan sisanya biaya bea balik nama bus lainnya.

Menanggapi putusan itu, Ahok, sapaan Basuki, memilih tak mau berkomentar banyak sekali menunggu salinan putusan dari persidangan yang digelar Rabu lalu.

"Kami perlu lihat putusan hakim. Dasar memutusnya apa? Kalau di Kejaksaan mengatakan ini ada mark up, masa kami mesti bayar," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/4).

Setelah diterima, kata Ahok, pihaknya akan mempelajari lebih dulu. Sebab terlepas dari putusan itu, dia sudah berniat mengoperasionalkan kembali bus Zhong Tong yang sempat dinyatakan bermasalah.

Jika dalam kajian mereka memang ditemukan mark up pembelian bus, Ahok berjanji tak mengeluarkan sepeserpun.

"Memang ada satu unit bus yang dipakai dan ada biaya balik nama lalu dibatalin. Kalau dibatalin karena ada mark up, bukan salah kami kan," tegasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum PT Ifani Dewi, Boyamin Saiman mengatakan, tuntutan Rp 7,6 miliar itu masih tak sebanding dengan yang mereka ajukan Rp 8,2 miliar.

"Angka itu lebih rendah dari perhitungan kami, karena tidak memperhitungkan bunga. Namun, klien kami menerimanya," jelasnya.

Dalam tuntutannya, selain 1 unit bus dan bea balik nama 30 bus, PT Ifani Dewi juga menuntut pembayaran klaim pengembalian denda keterlambatan Rp 50 juta sehingga jumlah total menjadi Rp 8,2 miliar. Namun, sejumlah item tuntutan ditolak Majelis Arbiter, termasuk klaim bunga keterlambatan pembayaran Rp 315 juta.

Dalam kesempatan terpisah Kepala Biro Hukum Sri Rahayu menegaskan, pihaknya tidak mengetahui detail kasus tersebut.

"Saya gak tahu detail persoalannya. Karena Dinas Perhubungan memilih pakai pengacara sendiri untuk mewakili di persidangan," ungkapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi, Benjamin Bukit, mengaku belum mengetahui hasil keputusan BANI. Bahkan, dia membantah pihaknya menggunakan pengacara swasta untuk mewakili di persidangan.

"Saya belum mau ngomong karena belum dapat salinannya (putusan). Kalau masalah pengacara mana ada, kami gak punya anggaran untuk itu," terangnya.