Kasus UPS, Lulung mulai beberkan peran Firman di balik RAPBD 2014

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana, selesai menjalani pemeriksaan kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Bareskrim Polri. Pria yang akrab disapa Lulung ini menjalani pemeriksaan lebih kurang 6 jam.

"Tadi ada 20 pertanyaan. Ini pemeriksaan untuk melengkapi kesaksian saya untuk menjadi saksi nanti di pengadilan dengan tersangka Alex Usman dan Zaenal, PNS atau pegawainya Pak Ahok," kata Lulung usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

Lulung menjelaskan, pertanyaan paling substansi yang dicecar penyidik soal persetujuan RAPBD 2014. Lulung menyebut perubahan RAPBD dirancang Firman selaku ketua komisi E DPRD DKI dan dirinya sudah minta hasil perubahan itu dilaporkan.

"Sebelum 11 Agustus, saya cari Firman untuk meminta agar saudara Firman selaku ketua komisi E melaporkan hasil perubahan RAPBD 2014. Kemudian saya dengar 3 hari lagi mau paripurna, saya ketemu Pak Ferrial dan minta tolong agar dipertemukan dengan Firman untuk melaporkan pembahasan RAPBD 2014. Saya dijanjikan tanggal 12, tanggal 13 paripurna Firman enggak hadir," bebernya.

Oleh karena itu, lanjut Lulung, dia menyatakan sikap untuk tidak menandatangani dokumen rekap dan menggunakan hak politik untuk tidak hadir dalam rapat persetujuan RAPBD 2014. Ketidakhadiran Lulung lantaran mempersoalkan transisi waktu.

"Karena 13 Agustus perubahan RAPBD disetujukan dengan eksekutif, tanggal 24 Agustus kami dilantik yang baru, sementara saudara Firman tidak mencalonkan lagi sebagai anggota dewan. Jadi dia tidak bertanggung jawab lagi untuk ke depan (RAPBD)," imbuhnya.

Dia mengklaim sangat berhati hati pada perubahan APBD saat itu. Namun karena pertanggungjawaban sebagai perwakilan rakyat atas hasil paripurna, Lulung mengaku terpaksa menandatangani perubahan RAPBD 2014 tersebut.

"Nanti kalau saya tidak tanda tangan nanti tidak bisa jalan," tandasnya.