Follow
Ke Bareskrim, Lulung bawa data penyelewengan pembelian Sumber Waras
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung mendatangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan printer dan scanner di sejumlah sekolah pada APBD Perubahan 2014. Kali ini Lulung datang dengan membawa dokumen penyelewengan dana di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Lulung mengatakan, dokumen yang dibawanya itu merupakan hasil evaluasi anggaran perubahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dikeluarkan Dirjen Keuangan Daerah. Dokumen itu akan diserahkan Lulung ke penyidik Bareskrim.
"Saya akan serahkan. Saya akan bantu polisi. Karena selama ini kagak dikorek-korek. Jadi rentetan korupsi di Jakarta, ya di sini (dokumen yang dibawa) cikal bakalnya," kata Lulung di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/2).
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Apa yang ditemukan Kapolri saat evaluasi mudik 2024? 'Baru saja kita mendengarkan presentasi terkait dengan evaluasi sementara berkenaan arus mudik di tahun 2024,' kata Sigit kepada awak media, Selasa (9/4). Semisal untuk pelaksanaan arus mudik di jalur tol mulai dari empat gerbang tol utama di KM50 sampai dengan KM Kalikangkung. Ditemukan peningkatan arus kendaraan dan bergesernya waktu puncak arus mudik satu hari lebih cepat dari tahun 2023.'
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Apa yang dibahas Kementerian LHK? Menteri LHK dalam pidatonya memaparkan berbagai turbulensi dan tantangan pengelolaan hutan. Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi. Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.
Dijelaskan Lulung, salah satu penyelewengan yang ada dalam dokumen tersebut adalah pembelian lahan rumah Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Politikus PPP itu membantah jika pembelian itu sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Dianggarkan Rp 800 miliar dalam kegiatan pembelian rumah sakit Sumber Waras khusus kanker pada SKPD Dinkes. Bohong itu, di KUPPAS, tidak ada (anggaran beli lahan RS Sumber Waras)," terangnya.
Dia menuding jika Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama telah melakukan pembiaran terhadap sejumlah persoalan dugaan rasuah di lingkungan Pemprov DKI. Termasuk, pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut.
"Makanya saya bilang Gubernur yang tercinta Pak Ahok, melakukan pembiaran terhadap persoalan-persoalan ini," tandas Lulung.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.
Baca Selengkapnya
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.
Baca Selengkapnya
Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).
Baca Selengkapnya
Trubus mendorong adanya pengusutan soal dugaan penyelundupan beras tersebut yang menimbulkan demurrrage Rp294 miliar.
Baca Selengkapnya
Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
M Lutfi diduga terlibat korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Pemkot Bima.
Baca Selengkapnya
Penggeledahan ini disebut-sebut berkaitan dengan pembangunan gedung baru Pemkab Lamongan yang telah menghabiskan anggaran hingga Rp151 miliar.
Baca Selengkapnya
Total uang disita KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi mantan Bupati Langkat sudah Rp58 miliar.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Bima Muhammad Lutfi kini dicekal keluar negeri.
Baca Selengkapnya
Penyitaan tersebut adalah bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Baca Selengkapnya
Haryono mendesak penegakan hukum harus bergerak cepat tuntaskan skandal demurrage impor beras ini karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."
Baca Selengkapnya