Kebut Proyek ITF, Anies Gabungkan Dinas Lingkungan Hidup dan Energi
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Perubahan yang diatur antara lain adalah penggabungan Dinas Lingkungan Hidup (LH) dengan Energi.
Anies berharap, perubahan struktur itu dapat mempercepat terwujudnya Intermediate Treatment Facility (ITF) atau pengelolaan sampah. Sebab, kapasitas pembuangan sampah di Bantargebang, Bekasi sudah mencapai 80 persen.
"Dengan adanya ITF ini, pengolahan sampah ini menjadi energi di sini dibutuhkan payung hukum, dan Insya Allah nanti dengan adanya Perda ini, maka kita bisa mempercepat realisasi kerjasama ITF," kata Anies saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (24/6).
-
Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di Bantargebang? Demi menghindari longsor, maka dilakukan teknik terasering. "Jadi langkah itu yang kita terapkan sembari menunggu dibangunnya ITF di Jakarta.," kata Kepala Satuan Pelaksana TPST Bantargebang UPST DKI Jakarta, Handoko Raitno Solusi Lain Tahun ini, pabrik pengolah sampah atau refuse-derived fuel (RDF) plant akan dibangun di Bantargebang.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Bantul untuk mengatasi sampah? “Mohon kerja sama kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing. Penutupan itu juga hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, dan Sekda Kota Yogyakarta,“ katanya melalui sebuah surat edaran.
-
Apa saja yang dilakukan Bandara Ahmad Yani dalam mengelola sampah? Mereka menggandeng para pembudidaya maggot untuk mengelola dan mengurai sampah organik di bandara tersebut dengan menerapkan konsep Eco Airport dan Green Airport.
-
Bagaimana Pemkab Sleman atasi masalah sampah? Pemkab Sleman menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga agar semakin dapat terkelola dengan baik.
-
Kapan jumlah sampah di Jakarta berkurang? Sampah Jakarta Berkurang 25% Selama musim mudik lebaran, 50% penghuni Jakarta pulang ke kampung halaman.
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
"Sehingga target untuk membangun sekurang-kurangnya 4 ITF di Jakarta bisa direalisasikan," lanjutnya.
Anies menyampaikan, selain untuk mempercepat pembangunan ITF, persoalan pembiayaan juga menjadi salah satu pertimbangan dari penggabungan kedua dinas tersebut. Sebab, Perda Nomor 5 Tahun 2019 tersebut disusun sebelum adanya asumsi tentang ITF.
Kemudian, pembubaran Dinas Perindustrian dan Energi juga disebabkan karena beban kerja urusan energi tak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Anies pun menilai bahwa penggabungan tersebut juga menyesuaikan nomenklatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang sama dan terkait dengan target RPJMD 2018-2022.
"Dinas Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Energi dengan pertimbangan integrasi pengembangan energi yang aman dan handal dengan konsep lingkungan hidup yang ramah dan berkelanjutan," kata Anies mengakhiri.
Reporter: Ratu Annissa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok mengungkapkan penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik
Baca SelengkapnyaSuntikan modal tersebut turun karena anggaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) dibatalkan.
Baca SelengkapnyaProyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca SelengkapnyaOIKN menyediakan tempat pembuangan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS3R) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Baca SelengkapnyaSekda Kota Bandung, Ema Sumarna mengapresiasi kinerja aparat kewilayahan terkait penanganan sampah.
Baca SelengkapnyaTPA Burangkeng rencananya akan diperluas pada tahun 2024 dari 2,5 hektar menjadi 5 hektar.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaTotal luas lahan TPPAS Lulut Nambo yakni 55 hektare. Hasil pengolahan sampahnya berupa Refuse Derived Fuel (RDF).
Baca SelengkapnyaITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaKementerian LH meminta, pemerintah daerah di seluruh Indonesia segera memperbaiki pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.
Baca SelengkapnyaTPST ini merupakan pengolahan sampah sirkuler dan berkelanjutan sebagai bagian dari inisiatif program Banyuwangi Hijau.
Baca SelengkapnyaMenurut Sarjoko, mempertimbangkan kemampuan skala APBD DKI Jakarta yang ada saat ini dengan tipping fee yang akan dibayar kepada mitra.
Baca Selengkapnya