Follow
Kejar target, Ahok minta PT MRT sikat lahan warga
Merdeka.com - Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) terkendala pembebasan lahan di kawasan Fatmawati hingga Lebak Bulus, Cipete, Jakarta Selatan. Akibatnya setiap bulan PT MRT harus merugi hingga Rp 500 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan MRT selesai pada 2018. Namun pembebasan lahan menjadi kendala akan terealisasinya target tersebut.
"Ada 100 lebih bidang tanah yang memberatkan kami. Menurut kami itu enggak betul. Mereka (warga) minta harga up price. Padahal NJOP sudah lebih tinggi dari pada up price," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11).
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Kenapa warga demo jalan rusak? 'Ke mana uang pajak kami? Ke mana uang pajak kami? Bertahun-tahun kami merasakan jalan rusak yang seperti ini,' seru sang orator dalam sebuah video yang diunggah lewat Instagram @merapi_uncover.
-
Kenapa warga membantu sang driver ojol? 'Ini Indonesia yang ku kenal. Gotong royong,' tulis akun @imamchroz
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan konsinasi dengan warga untuk harga tanah. Saat itu telah ditetapkan permeter persegi akan dihargai Rp 12 juta. Namun pada saat realisasi mereka meminta permeter persegi Rp 35 juta.
"Pengadilan Negeri mengatakan Rp 12 juta. Akhirnya Pengadilan Negeri keluarin Rp 35 juta. Kita gak mau ikutin. Kita patokan konsinasi pertama dong," jelas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menyampaikan, jika permasalahan pembebasan tanah telah selesai, maka PT MRT akan segera mengerjakan pembangunan infrastruktur.
"Kepada semua yang punya tanah, begitu kami bayar dan kami anggap semua tanah selesai dibebaskan kami akan suruh MRT sikat saja. Jadi kami akan mulai konstruksi. Terserah mereka mau tuntut atau gugat," tutup Ahok.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca Selengkapnya
Ahok mengungkapkan penyelesaian masalah di Jakarta kerap pelik
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Janji ini sebagai upaya realisasi tiga juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Menteri AHY akan menertibkan kawasan Puncak Bogor dari bangunan liar tak berizin.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya
AHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca Selengkapnya