Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kejar Target, Pemprov DKI Minta Kemendagri Selesaikan Evaluasi RAPBD DKI 2020

Kejar Target, Pemprov DKI Minta Kemendagri Selesaikan Evaluasi RAPBD DKI 2020 Saefullah umumkan besaran UMP DKI 2019. ©Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyelesaikan evaluasi Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2020.

"Saya sudah kejar Kemendagri, janjinya sih besok," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/12).

Saat ini, kata dia, evaluasi itu sudah di Sekjen Kemendagri dan tinggal di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Setelah itu, kata Saefullah, hasil evaluasi dapat diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta untuk diperbaiki dan kemudian dapat disahkan sebagai APBD DKI 2020.

"Hari ini sudah di Sekjen, besok pagi masuk ke menteri, mudah-mudahan diteken langsung," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan evaluasi APBD DKI Jakarta 2020 sudah di atas 50 persen. Evaluasi ditargetkan selesai sebelum tutup tahun.

"Kalau bicara sudah berapa jauh ya saya pikir paling enggak minimal sudah di atas 50 persen lah," kata Syarifuddin kepada merdeka.com.

Syarifuddin menjamin tenggat bagi Kemendagri, khususnya Bina Keuangan Daerah mengevaluasi APBD DKI tidak akan molor. Kendati menurutnya, pengajuan anggaran untuk ibu kota sangat kompleks. Terlebih lagi ia berseloroh berkas yang diajukan DKI sangat tebal.

Dari ribuan kegiatan anggaran, Syarifuddin mengaku ada sejumlah catatan namun untuk saat ini belum bisa untuk dipublikasikan. Umumnya, kata dia, catatan dari Kemendagri perubahan nomenklatur soal kegiatan anggaran.

Disinggung ada tidaknya kegiatan anggaran DKI yang ditolak, Syarifuddin menjawab secara normatif tanpa merujuk ke APBD DKI.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik
Kepala BSKDN Tegaskan Komitmen Bangun Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik

Kemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024
Mendagri Dorong Pemda di Papua Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada Serentak 2024

Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Rampung Desember
Heru Budi Sebut Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta Rampung Desember

Heru menyampaikan draf RUU DKJ ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023 ini.

Baca Selengkapnya
IKN Ditargetkan Rampung 4 Tahun, Ketua Komisi II DPR Harap Prabowo Segera Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota
IKN Ditargetkan Rampung 4 Tahun, Ketua Komisi II DPR Harap Prabowo Segera Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan siap mendukung target Presiden Prabowo Subianto merampungkan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 4 tahun.

Baca Selengkapnya
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru

Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Menkum Supratman Pastikan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota
Menkum Supratman Pastikan Jakarta Masih Berstatus Ibu Kota

residen akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.

Baca Selengkapnya