Follow
Kejar WTP, Sandi sebut tiga aset DKI ini jadi prioritas untuk diperiksa BPK
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memprioritaskan tiga aset besar milik DKI dalam pemeriksaan aset. Tiga aset itu adalah RS Sumber Waras, tanah di Cengkareng, dan uninterrupable power supply (UPS).
"Target kita, kita akan tindak lanjuti semua ada item-item besar seperti tanah cengkareng, sumber waras, dan UPS," ujad Sandi di Balai Kota, Jumat (27/10).
Sandi menambahkan tiga aset itu mendesak untuk segera dipastikan dari segi hukum dan segi akuntansi. Karena itu keputusan harus cepat diambil.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
-
Kenapa Anies menganggap penting kode etik bagi KPK? 'Karena menurut saya KPK bukan hanya sekedar mentaati aturan hukum, dia harus lebih tinggi dari pada aturan hukum, dia harus berbicara kepatutan. dan kepatutan itu kode etik, ini yang harus dijaga, karena kalau tidak wibawa dari upaya pemberantasan korupsi itu turun, dan ini menurunnya luar biasa,' ujar Anies.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Bagaimana cara Anies untuk memastikan KPK independen? 'Kami memandang perlu mengembalikan institusi penegak hukum, khususnya KPK menjadi sebuah badan yang kembali independen. Kembali memiliki posisi yang kuat, dan diisi orang yang berintegritas supaya ini menjadi barometer tertinggi di dalam pemberantasan korupsi,' ujar Anies dalam acara PWI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (1/12).
"Saya mendapat mandat dari Pak Anies untuk memastikan bahwa item besar ini ditangani baik dari segi hukumnya maupun dari segi akuntansinya sehingga temuan ini dapat dikategorikan ditindaklanjuti oleh BPK," kata dia.
Sandi mengaku sudah membicarakan hal itu dengan BPK. Sementara itu ada 6000 aset yang belum ditelusuri. "Kebetulan untuk tanah dan bangunan sudah 100 persen bangunan, 99,5 persen untuk jenis aset yang lain kita akan kejar untuk 5 bulan ke depan. Untuk temuan kita ada 6 ribu temuan yang belum ditindaklanjuti tadi," ungkapnya.
Hal tersebut merupakan upaya yang Sandi lakukan agar Jakarta mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Sandi menyebut mempunyai waktu lima bulan ke depan untuk menyelesaikan mandatnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung menghormati permintaan Sandra Dewi.
Baca Selengkapnya
Calon presiden Anies Baswedan menyampaikan empat poin penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Baca Selengkapnya
KPK sita aset-aset milik mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono
Baca Selengkapnya
Audit dilakukan terhadap aset Pemprov di 24 kabupaten kota se-Sulsel, maupun di berbagai provinsi lainnya di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, seluruh kasus besar yang belum rampung sudah sepatutnya diselesaikan.
Baca Selengkapnya
Pelelangan aset sitaan juga akan mengikuti perkembangan hasil persidangan. Sebab, langkah tersebut mesti mendapatkan izin dari pengadilan.
Baca Selengkapnya
Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca Selengkapnya
Menurut data ICW, kata Ganjar, kerugian negara akibat korupsi mencapai puluhan triliun.
Baca Selengkapnya