Keluhan warga: Sejak Pak Ahok cuti, PPSU dikurangi & KJP acak-acakan
Merdeka.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Senin (30/1). Setibanya di lokasi, dia mendapatkan keluhan dari warga asli pulau lantaran banyaknya program Pemprov DKI Jakarta yang berubah.
Warga RT02/RW03 Pulau Kelapa, Desi (35) mengaku bingung. Sebab sejak Basuki atau akrab disapa Ahok cuti untuk menjalani kampanye hingga 11 Februari 2017, program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga pengurangan Petugas Pemeliharaan Sarana Umum (PPSU) berubah.
"KJP sekarang pilih-pilih kalau gaji di atas Rp 5 juta enggak dapat. Honor juga enggak dapet KJP, padahal gajinya cuman Rp 500.000 sebulan. Sebelumnya dapat terus semenjak tahun 2017 ini enggak dapat. Katanya ada aturan," katanya di Pulau Kelapa, Senin (30/1).
-
Apa dampak dari banyaknya sampah? Kini, seiring dengan melonjaknya suhu udara di musim panas, ada peringatan baru dari badan-badan bantuan tentang bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh banyaknya sampah.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Kapan jumlah sampah di Jakarta berkurang? Sampah Jakarta Berkurang 25% Selama musim mudik lebaran, 50% penghuni Jakarta pulang ke kampung halaman.
-
Kenapa sampah di Kota Jogja dibiarkan menumpuk? Viral Tumpukan Sampah Sepanjang 50 Meter di Kota Baru Jogja, Begini Kondisinya Sekarang Penanganan sampah yang lambat dari pihak terkait mendapat kritikan dari warganet.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Kenapa kemacetan di Jakarta semakin parah? Indeks kemacetan DKI Jakarta naik dari peringkat ke-46 menjadi posisi ke-29 kota termacet di dunia. Berdasarkan riset TomTom InterInternational.
Selain itu, ibu dua orang anak ini mengeluhkan kecilnya gaji guru honorer. Dalam sebulan, guru tidak tetap ini hanya mendapatkan Rp 500.000 padahal tanggungjawabnya besar.
"Guru TK sarjana tapi enggak dapat gaji, malah cuma dapat iuran Rp 10.000, dibayar setahun sekali baru kalau sudah banyak dibagi-bagi," tuturnya miris.
Desi juga mengeluh adanya pengurangan tenaga kerja PPSU, di mana semula 17 orang sekarang hanya menyisakan dua orang. Alhasil pantai yang awalnya bersih mulai terlihat penumpukan sampah.
"Semenjak Pak Ahok cuti ini semua terjadi, pengurangan PPSU Laut, KJP acak-acakan, enggak ngerti aku ini. Ini siapa di balik semua ini? Masalahnya Pak Ahok non-aktif," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan
Baca SelengkapnyaHeru curhat ke AHY soal banyaknya beban selama menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaRelawan Milenial Jokowi di Makassar Curhat Ada Anak ASN dapat KIP, Kaesang: Malu-maluin
Baca SelengkapnyaHeru Budi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022.
Baca SelengkapnyaFenomena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) musiman kerap muncul di sejumlah kota besar di bulan Ramadan. Tak terkecuali di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaAirlangga menuturkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang terdaftar melalui Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan angka yang terlalu rendah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaUsai viral di media sosial, semua pihak mulai bergerak untuk membersihkan tumpukan sampah yang mencemari Hutan mangrove, Muara Angke.
Baca SelengkapnyaTerdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca Selengkapnya