Follow
Kembalikan uang negara, Direksi PD Dharma Jaya dipuji Jokowi
Merdeka.com - Gubernur DKI Joko Widodo mengapresiasi upaya beberapa direksi PD Dharma Jaya yang berusaha mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 4,9 miliar ke kas BUMD yang bergerak dalam peredaran daging sapi di DKI Jakarta.
"Baguslah, bagus berarti," ujar dia kepada wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).
Jokowi mengaku tidak tahu menahu kasus tersebut dibawa ke Inspektorat Pemprov DKI Jakarta atau telah sampai ke penegak hukum. Namun, apabila terbukti bersalah, Dia menyerahkan kasus tersebut ke pihak penegak hukum, baik kepolisian ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
"Kalau sudah dianggap melakukan kerugian negara atau korupsi ya urusan aparat. Saya endak ikut-ikut," kata mantan wali kota Solo tersebut.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) PD Dharma Jaya, Kusuma Andika mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya pengeluaran dana yang tak bisa dipertanggungjawabkan di dalam tubuh PD Dharma Jaya. Namun, kata dia, ada beberapa direksi yang telah mengembalikan uang kas tersebut.
"Sudah ada beberapa orang dari direksi kita yang sudah mulai memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan ke kas," ujar dia. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung diminta untuk transparan, dan mendorong untuk membuka penyelidikan baru.
Baca Selengkapnya
Di depan warga yang hadir, Jokowi memamerkan kinerja PUPR dalam memperbaiki jalan yang sudah lama rusak.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca Selengkapnya
Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca Selengkapnya
Kejati DKI Jakarta melalui bidang Perdata dan Tata usaha Negara yang juga telah dapat membantu dalam jasa hukum terkait penyelesaian permasalahan kredit.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi merespons gegernya kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN).
Baca Selengkapnya
Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung siap mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp70 miliar ke Komisi I DPR RI.
Baca Selengkapnya