Follow
Kemendagri coret tunjangan transportasi PNS DKI
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengembalikan draf RAPBD DKI Jakarta 2015. Salah satu evaluasi yang diberikan adalah pencoretan anggaran transportasi untuk PNS DKI Jakarta.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, terdapat 128 halaman yang dikoreksi. Salah satunya adalah penghapusan anggaran kompensasi untuk penarikan mobil dinas PNS DKI Jakarta.
"Yang jelas ada 128 halaman koreksi. Salah satunya tunjangan transport tidak perlu ada. Untuk itu, sudah langsung kami ikutin. Langsung coret. Anggarannya masuk ke penanganan belanja modal," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/3).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Kapan pemerintah siapkan anggaran KUR? Pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,78 triliun pada 2024.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Kapan Heru membahas kemacetan di Jakarta? Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7).
-
Apa yang dirampungkan Irjen Herry Heryawan? Seorang jenderal bintang dua Polri berhasil merampungkan pendidikan S2 di STIK. Ia diwisuda bersama dengan anak eks Kapolri.
Akibat pencoretan ini, Pemprov DKI Jakarta harus kembali memberikan mobil dinas. Namun, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menegaskan, tidak semua PNS DKI Jakarta akan mendapatkan mobil operasional ini.
"Ya nanti kami lihat. Mobil operasional kan tidak semua dapat. Eselon II saja yang dapat. Kendaraan dinas namanya," ungkapnya.
Selain itu, Kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo ini juga memberikan koreksi untuk penyertaan modal pemerintah (PMP), anggaran tunjangan kinerja daerah (TKD) dan anggaran penanggulangan banjir, yang diminta untuk dinaikan.
"Kalimat-kalimat operasional tidak boleh ada lagi. Seperti operasional wali kota dan belanja operasional dinas. Karena itu dianggap untuk pribadi, diganti menjadi belanja peningkatan pelayanan kantor," tutup Heru.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seluruh ASN eselon empat ke atas untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi polusi di Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Heru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Kasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Sopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca Selengkapnya
Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca Selengkapnya
Erick mengaku akan mengecek pernyataan JK terkait piutang terhadap perusahaan BUMN senilai Rp300 miliar.
Baca Selengkapnya
Heru diminta fokus menjalankan program kerja prioritas.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca Selengkapnya
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
Heru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Heru Budi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pj Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022.
Baca Selengkapnya