Follow
Kemendagri sebut kekeliruan di Rapergub APBD DKI bertambah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengirimkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya adalah 280 halaman evaluasi terhadap rencana program dan belanja tersebut.
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, pihaknya sudah menerima Rapergub tersebut pada 23 Maret 2015. Untuk itu Pemprov DKI langsung melakukan evaluasi terhadap draft anggaran pemerintah daerah tersebut.
Hasilnya cukup fantastis. Karena jumlah hasil evaluasi Rapergub justru bertambah. Pada saat Kemendagri melakukan evaluasi terhadap RAPBD DKI Jakarta 2015 hasilnya 114 halaman. Sedangkan, dalam Rapergub ini mencapai 280 halaman.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Apa capaian kinerja pembangunan Pemprov Kaltim? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana KLHK menilai rehabilitasi DAS? Mereka melakukan penanaman sampai tiga tahun. Nanti dinilai berhasil dengan diserahkan oleh Gubernur di Bangka Belitung,' kata Muchtar.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
"Makro kebijakan ke mana arah pergerakan perubahannya dan bayangkan yang kami evaluasi hari ini hampir 280 halaman. Kemarin 114 halaman," ungkap Donny, sapaan Reydonnyzar, di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4).
Untuk menindaklanjuti evaluasi tersebut, Kemendagri akan mendengarkan penjelasan dari Pemprov DKI Jakarta. Harapannya pembahasan ini dapat selesai dalam waktu dekat.
"Kami akan membangun dengan transparan dan akuntabel. Bagaimana kami bekerja tolong kami dikawal," tutup Donny.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya
Baleg Klaim Revisi UU Kementerian Tak Terkait Wacana Prabowo Tambah Jumlah Menteri: Kebetulan Saja!
Baca Selengkapnya
KPU memastikan pengoreksian data akan terus berproses.
Baca Selengkapnya
Di Dapil DKI misalnya, jumlah perolehan suara Caleg melebihi DPT total penduduk ibu kota
Baca Selengkapnya
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya menjelaskan, rekap suara ulang untuk DPRD Jakarta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di wilayah Jakut.
Baca Selengkapnya
Rekapitulasi dilakukan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait data perolehan suara tidak jelas pada ratusan TPS di Cilincing.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Penghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.
Baca Selengkapnya
MK menilai sirekap justru menimbulkan permasalahan dalam Pemilu karena difungsikan sebagai alat bantu.
Baca Selengkapnya