Kemendagri soal Ahok: Belum pernah ada kasus gubernur menolak Plt

Merdeka.com - Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung mengatakan, belum pernah ada kepala daerah yang menolak pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan sementara saat yang bersangkutan cuti kampanye.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak cuti pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta dengan alasan mengontrol pembahasan rancangan APBD 2017.

Menurut Yuswandi, pembahasan RAPBD merupakan sebuah sistem. Sehingga, Ahok tidak bekerja sendiri, melainkan kerja seluruh komponen eksekutif dan legislatif.

"Seharusnya sistem itu jalan," katanya di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (7/8).

Dia menjelaskan, penunjukan Plt Gubernur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, seharusnya diterima oleh Ahok.

"Selama ini belum pernah ada kasus gubernur menolak Plt. Ini kan bicara kewenangan. Ibaratnya, saya beri uang kepada seseorang, kenapa orang lain yang menolak," tutup Yuswandi.