Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendagri soal Ahok: Belum pernah ada kasus gubernur menolak Plt

Kemendagri soal Ahok: Belum pernah ada kasus gubernur menolak Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. ©2016 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Sekjen Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung mengatakan, belum pernah ada kepala daerah yang menolak pelaksana tugas (Plt) untuk menggantikan sementara saat yang bersangkutan cuti kampanye.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak cuti pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta dengan alasan mengontrol pembahasan rancangan APBD 2017.

Menurut Yuswandi, pembahasan RAPBD merupakan sebuah sistem. Sehingga, Ahok tidak bekerja sendiri, melainkan kerja seluruh komponen eksekutif dan legislatif.

Orang lain juga bertanya?

"Seharusnya sistem itu jalan," katanya di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Minggu (7/8).

Dia menjelaskan, penunjukan Plt Gubernur oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri, seharusnya diterima oleh Ahok.

"Selama ini belum pernah ada kasus gubernur menolak Plt. Ini kan bicara kewenangan. Ibaratnya, saya beri uang kepada seseorang, kenapa orang lain yang menolak," tutup Yuswandi.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja
Ahok soal Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kembali ke Putusan Parpol Saja

Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal RUU DKJ: Kalau Mau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat
Ganjar soal RUU DKJ: Kalau Mau Konsisten dengan Otonomi Daerah, Gubernur Dipilih Rakyat

RUU DKJ yang berisi gubernur Jakarta dipilih Presiden menuai polemik.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold

Baca Selengkapnya
Heru Budi Bersyukur Tak Diusulkan Jadi Pj Gubernur DKI
Heru Budi Bersyukur Tak Diusulkan Jadi Pj Gubernur DKI

Heru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar

Lewat keputusan MK tersebut, sebuah partai atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar
VIDEO: Hasto Sengit Usai Yasonna PDIP Dicopot dari Menteri, Ketus Jawab Isu Jokowi ke Golkar

Hasto menyebut keputusan MK itu membuat PDIP bisa mengusung calon Gubernur di Jakarta

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Lobi dengan PKB hingga Alasan Gagal Usung Anies di Pilkada Jakarta
PDIP Ungkap Lobi dengan PKB hingga Alasan Gagal Usung Anies di Pilkada Jakarta

Anies Baswedan sudah masuk ke dalam bursa calon gubernur Jakarta dari PDIP sejak bulan Juni 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Buka Opsi Anies-Hendi di Pilkada Jakarta: Tunggu Tanggal Mainnya
PDIP Buka Opsi Anies-Hendi di Pilkada Jakarta: Tunggu Tanggal Mainnya

Hasto pun mengungkapkan peluang pasangan Anies-Hendrar maju Pilgub Jakarta diusung partainya.

Baca Selengkapnya