Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendikbudristek Izinkan Jakarta Hentikan PTM 100 Persen

Kemendikbudristek Izinkan Jakarta Hentikan PTM 100 Persen SMA 70 Jakarta disemprot cairan disinfektan. ©2021 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diizinkan untuk menghentikan pelaksanaan PTM 100 persen sekolah mulai Kamis, 3 Februari 2022. Kendati sampai saat ini Jakarta masih berada di PPKM level 2.

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti mengatakan, keputusan itu atas persetujuan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag).

"Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen. Penekanan ada pada kata 'dapat'. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM Terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat penyebaran Covid-19 nya terkendali, sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen," katanya di Jakarta, Kamis (3/2).

Orang lain juga bertanya?

Dia berpesan kendati keterisian 50 persen, Kemendikbudristek tetap mengimbau agar warga sekolah tak mengabaikan protokol kesehatan.

"Tentunya PTM Terbatas harus tetap diikuti dengan protokol yang ketat, surveilans, dan pengaturan penghentian sementara PTM Terbatas sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri," ujarnya.

Suharti mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM Terbatas supaya dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis, 3 Februari 2022.

“Kemendikbudristek telah menyiapkan surat edaran terkait penyesuaian PTM Terbatas, agar dapat diterapkan sekolah-sekolah mulai Kamis, 3 Februari 2022. Menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap proses PTM Terbatas,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghubungi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang sekaligus menjabat sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali. Anies meminta restu Luhut agar dapat menghentikan PTM terbatas di Jakarta.

"Iya, kemarin Pak Gubernur menghubungi Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan) terkait usulannya agar PTM untuk kedepannya sebulan di-PJJ-kan. Tapi belum ada informasi baru," terang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja ketika dikonfirmasi, Kamis (3/2).

Taga menerangkan, pihaknya terganjal aturan untuk menghentikan PTM terbatas pada sekolah-sekolah di Ibu Kota.

Menurut Taga, dalam aturan SKB 4 Menteri, daerah yang level PPKM berada di angka 1 atau 2 diperkenankan untuk menggelar PTM 100 persen. Sementara sampai saat ini DKI tak kunjung beranjak untuk naik level PPKM.

"Kitakan pegangannya SKB 4 Menteri. Itukan mensyaratkan ketika sebuah wilayah level PPKM-nya 1 atau 2. Lalu jumlah vaksin penerima lansia di atas 50 persen, positivity rate di bawah 5 persen itu boleh melaksanakan PTM. Nah, DKI masih seperti itu, karena Inmendagri yang terakhir juga mengatakan DKI masih level 2," paparnya.

Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023
DKI Terapkan Sekolah PJJ 50 Persen saat KTT ASEAN 4-7 September 2023

Nantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

Baca Selengkapnya
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH
Kurangi Polusi Udara, Luhut Perintahkan Seluruh Kementerian WFH

Luhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.

Baca Selengkapnya
Bangku Kosong saat PPDB DKI untuk Siswa Mutasi di Semester Genap
Bangku Kosong saat PPDB DKI untuk Siswa Mutasi di Semester Genap

Pemprov bakal menyampaikan informasi perihal pengisian bangku kosong itu pada semester genap dengan mengeluarkan surat edaran.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Jamin Tak Akan Gusur TK Akibat Revitalisasi: Saya Lama Tinggal di Gudang Peluru
Heru Budi Jamin Tak Akan Gusur TK Akibat Revitalisasi: Saya Lama Tinggal di Gudang Peluru

"Pemda DKI tidak pernah punya niat menggusur TK. Saya ini lama di gudang peluru, dari tahun '80. Jadi, enggak mungkinlah," ujarnya.

Baca Selengkapnya
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi
30% PNS Pemkot Depok WFH Buntut Polusi, Guru Kesulitan Jika Kalau Harus PJJ Lagi

Kadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Menteri Pendidikan Dasar-Menengah Kaji Mendalam PPDB Sistem Zonasi
Prabowo Minta Menteri Pendidikan Dasar-Menengah Kaji Mendalam PPDB Sistem Zonasi

Mu'ti mengaku telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta

Baca Selengkapnya
KPAI Surati Heru Budi Minta TK Gudang Peluru Tak Digusur, Ini Alasannya
KPAI Surati Heru Budi Minta TK Gudang Peluru Tak Digusur, Ini Alasannya

KPAI mengirim surat ke Heru Budi sejak Senin, 4 September 2023.

Baca Selengkapnya
Kemdikbudristek Bantah Kabar Seragam Sekolah Berubah Setelah Lebaran
Kemdikbudristek Bantah Kabar Seragam Sekolah Berubah Setelah Lebaran

Kemendikbudristek meluruskan kabar yang beredar mengenai perubahan seragam sekolah yang berlaku setelah Lebaran.

Baca Selengkapnya
Nasib Sistem Zonasi Sekolah Bakal Diputuskan Prabowo saat Rapat Kabinet
Nasib Sistem Zonasi Sekolah Bakal Diputuskan Prabowo saat Rapat Kabinet

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan memperdalam dan mengkaji sistem zonasi.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Terus Kekurangan Sekolah, Ini Penyebabnya
Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Terus Kekurangan Sekolah, Ini Penyebabnya

Heru tak menampik memang diperlukan adanya perbaikan sistem zonasi

Baca Selengkapnya