Kementerian LHK selidiki asal pasir buat reklamasi Teluk Jakarta

Merdeka.com - Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Ilyas Asaad mengungkapkan, akan menyelidiki asal usul material yang digunakan para pengembang dalam membuat daratan di atas laut (reklamasi). Sebab, meski dalam amdal yang diajukan telah disebutkan, namun, pihaknya mengaku belum sepenuhnya percaya atas isi amdal yang dinilai banyak yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kalau kau bicara reklamasi, dimana kau timbun, dimana kau ambil bahannya. Dan semuanya harus ada izin lingkungannya. Nah dia bilang dari Pulau Tunda. Makanya nanti orang LHK akan ke Pulau Tunda untuk melakukan pengecekan," kata Ilyas kepada merdeka.com di lokasi reklamasi Pulau G, Jakarta Utara, Rabu (11/5).

Ilyas menuturkan, pihaknya yang akan melakukan pengecekan ke Pulau Tunda akan melihat kondisi wilayah pemasok material utama proyek reklamasi. Pengecekan tidak hanya dilakukan secara kasat mata. Namun, pihaknya akan meminta izin tambang pasir yang dimiliki pihak pengelola.

"Bagaimana kondisinya di sana sekarang. Jangan-jangan sudah hancur yang di sana. Dan yang di sana juga harus ada izinnya. Nanti kita juga tanya orang sana, ada dampak enggak," tambah Ilyas.

Ilyas menceritakan, saat pihak pengembang ditanya soal dampak yang ditimbulkan oleh pengambilan pasir, mereka berdalih telah melakukan pengecekan terhadap izin pengambilan material urukan pulau reklamasi.

"Kata dia, kita enggak tahu ada dampak apa enggak, kita cuma liat izin tambangnya aja," kata Ilyas menirukan pengembang.

Ilyas membenarkan masing-masing daerah memang diperbolehkan melakukan pengambilan pasir. Tetapi dengan cara yang telah ditentukan.

"Kan kalau ada di satu pulau terus diambil lagi, nanti habis pulaunya, jadi kacau juga," ucap Ilyas.

Ilyas mengaku pernah beberapa waktu lalu pernah berkunjung Pulau Lontar di Serang Banten.

"Saya lihat waktu itu saya ke Lontar. Woh! Sama mereka disedot aja pakai kapal gede, katanya muatannya 2.000 ton," kata Ilyas.

Selama proses moratorium berlangsung, KLHK akan mengawasi tiga pulau yang bermasalah. Sebab ia tak ingin tertipu oleh pengembang.

"Nanti akan ada yang mengawasi secara berkala dari kementerian LHK. Kalau enggak gitu nanti kita dibegoin lagi. Kalau pas 120 hari nanti malah ternyata sudah jadi, wah kacau itu," ungkap Ilyas.

Adapun sanksi terberat yang bisa saja terjadi yaitu dibekukannya izin reklamasi atau pencabutan dari reklamasi.

"Kalau enggak izinnya dibekukan atau izinnya dicabut. Kalau izinnya dicabut ya sudah habis saja," tutup Ilyas.