Kepretan Menko Rizal gebrak mantan jenderal anak buah Aguan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meninjau Pulau C dan D yang terletak di Muara Angke, Jakarta, Rabu (4/5). Menko Rizal ditemani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dalam kesempatan itu, Direktur III PT Kapuk Naga Indah, Nono Sampono juga turut mendampingi Ahok dan tiga menteri Presiden Jokowi. Nono merupakan pensiunan TNI AL berpangkat letnan jenderal dan menjadi anak buah dari bos PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Menko Rizal dibuat berang saat meninjau Pulau Reklamasi D yang dibuat PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan PT Agung Sedayu Group. Rizal Ramli mengancam akan memberhentikan proyek reklamasi selamanya jika pengembang membangkang dan tidak mengikuti aturan.

"Intinya pengembang mau ikut kita enggak, kalau enggak mau nurut di sikat!" kata Rizal.

Mendengar pernyataan Rizal, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono terlihat pasrah dan tertunduk lesu. Atas nama perusahaan, dia siap mengikuti aturan yang dibuat pemerintah.

"Siap mengikuti perintah pak. Pengembang akan mengikuti pemerintah," ujar Nono.

Usai mendengar jawaban pengembang, Menko Rizal langsung memberi respon kepada pengembang dengan wajah memerah dan nada suara tinggi. "Yang tidak penuhi aturan negara, melanggar, kita akan setop buat seterusnya," gebrak Rizal.

Mendengar respon Menko Rizal, pengembang berdalih daratan di Pulau D yang harusnya dipisah dengan jarak 300 meter karena berkiblat pada Eropa. Hal itu dilakukan agar pembangunan lebih efisien.

Rizal Ramli minta PT Kapuk Naga Indah selaku pengembang untuk mengikuti aturan pemerintah terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rizal tak segan memberhentikan proyek reklamasi untuk selamanya jika pengembang membangkang dan tak ikut aturan pemerintah.

"Mau enggak pengembang ikut pemerintah? Saya langsung saja enggak usah ribet. Kita perkenankan kalau pembangunannya memenuhi aturan negara. Pelanggar dan tidak memenuhi aturan negara, akan kita setop selamanya," jelas Rizal.

Rizal menegaskan, pihaknya ingin kasus Reklamasi Teluk Jakarta bisa menjadi percontohan untuk reklamasi lainnya di Indonesia. Dalam tinjauannya tersebut, dirinya mengancam akan 'mengepret' pihak-pihak yang tidak setuju moratorium reklamasi Teluk Jakarta.

"Semua harus sepakat moratorium, kalau ada yang tidak setuju, tangan saya sudah gatal untuk kepret orang," tegas Rizal.

Menurutnya, PT Kapuk Naga Indah sejauh ini belum memenuhi syarat yang diajukan pemerintah. Salah satunya mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, pihaknya meminta segala bentuk kegiatan operasional diberhentikan hingga amdal dibenarkan oleh pengembang. Untuk diketahui, Pulau C memiliki luasan 276 hektare, sedangkan pulau D memiliki luasan 312 hektare.

Dua pulau ini akan dibangun hunian hingga tempat wisata. Dari dari pulau itu, sejumlah bangunan sudah berdiri tegak di Pulau D. Padahal, Ahok mengklaim dirinya belum pernah memberikan izin pembangunan untuk 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta.