Kerasnya Anies tutup Alexis tak peduli setor pajak Rp 36 M
Merdeka.com - Pekan ke-3 memimpin DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno langsung menggebrak dengan menutup Hotel dan Griya Spa Alexis. Penutupan dilakukan dengan menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) baru yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.
Alhasil, Alexis harus menutup usahanya. Belakangan terungkap Alexis menyetor pajak yang tak sedikit ke DKI. Berdasarkan pengakuan Legal & Corporate Affair Alexis Group, Lina Novita dalam jumpa pers di Hotel Alexis, Jalan RE Martadinata Nomor 1, Jakarta Utara, Selasa (31/10) lalu, Alexis tiap tahunnya menyetor pajak sebesar Rp 30 miliar ke DKI.
Namun besarnya jumlah pajak yang disetor Alexis ke DKI tak membuat Anies berubah pikiran. Anies tetap berkeras menolak perpanjangan permohonan TDUP Alexis. Dia tak masalah Jakarta akan kehilangan pemasukan besar dari pajak Hotel dan Griya Pijat Alexis.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa yang dilakukan Susi dan Anies? Bak reuni kawan lama, keduanya melakukan banyak kegiatan mulai dari berbincang hingga diskusi bareng.
-
Apa yang dibahas Anies dan Sandiaga? Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno mengakui pernah membahas rencana mendirikan partai politik (parpol) bersama Anies Baswedan.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Kapan Anies Baswedan berkunjung ke Pontianak? Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
-
Kenapa Demokrat cabut dukungan ke Anies? Sebelumnya, Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9) sore.
Menurutnya, pajak yang masuk dari usaha prostitusi menjadi uang haram. Padahal uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan membangun dan mensejahterakan warga Jakarta.
"Kita ingin uang halal. Kita ingin dari kerja halal. (Pajak dari usaha prostitusi) Enggak berkah," tegas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/10).
Anies mengungkapkan, tidak akan main-main terhadap usaha yang berbentuk prostitusi. Sanksi berat berupa pencabutan izin akan dilakukan terlebih bukti-bukti yang dimiliki Pemprov DKI kuat.
"Ya saya akan tindak yang melakukan pelanggaran. Pokoknya kita akan tegas. Buktinya sudah cukup, kita sudah cukup. Kita bekerja sudah lama," katanya.
Keesokan harinya, Anies kembali menegaskan tak peduli pada pajak besar yang disetorkan Alexis kepada DKI. Anies mengaku ogah diatur-atur pelanggar hanya karena pemasukan pajaknya besar.
"Akal sehat nih, apakah karena pemasukan yang banyak pelanggaran dibiarkan? Apakah negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau diatur dengan pemasukan kita enggak punya aturan," tegas Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (1/11) kemarin.
Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan pembiaran prostitusi terselubung akan berdampak lebih parah. Pemasukan yang besar tersebut tidak sepadan dengan ongkos kerugian yang harus dibayarkan.
Menurut Anies, apa yang telah dilakukannya terhadap Alexis sebagai upaya menyelamatkan harga diri kota Jakarta. Karena itu dia dengan tegas menyatakan tidak mau kompromi dengan Alexis.
"Saya menyelamatkan yang tak ternilai, harga diri, nilai sebuah ketertiban," katanya.
Anies mengatakan masih banyak potensi pajak yang bisa didapat DKI. Karenanya, dengan hilangnya pajak dari Alexis tak akan berpengaruh.
"Banyak potensi ya. Sebenarnya banyak potensi pajak kota yang belum dioptimalkan, dari mulai PBB, retribusi, banyak sekali yang itu akan ditingkatkan sehingga akan mengkompensasi," kata Anies.
Anies juga mengklarifikasi informasi pajak Alexis pertahun Rp 36 miliar. Menurutnya, pajak Alexis pertahun Rp 36 miliar bukan Rp 30 miliar.
"Rp 36 miliar," katanya.
Meski demikian, Anies menyatakan tak akan menutup semua tempat hiburan malam di ibu kota. Anies menegaskan hanya akan menutup tempat hiburan malam yang bermasalah seperti menjadi tempat peredaran narkoba dan prostitusi.
"Hiburan malam tidak mau ditutup semua, bahaya kalau itu kalau Anda bilang Rp 750 M (target pajak hiburan) ditutup, enggak, yang ada praktik bermasalah yang akan kita permasalahkan," kata Anies.
Anies menyatakan, meski bakal menutup tempat hiburan bermasalah, hal itu tidak akan berpengaruh kepada pendapatan DKI dari sisi pajak.
"Tapi sudah dihitung, apalagi kalau cuma Alexis kecil," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cerita Bangga Anies Tutup Alexis Pakai Selembar Kertas saat Kampanye di Bone
Baca SelengkapnyaAnies cerita saat masih di DKI berhasil tutup tempat hiburan malam Alexis
Baca SelengkapnyaCalon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan berkampanye di salah satu Lapangan Kabupaten Bone, Rabu, 17 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Ungkap Enam Kegiatan Anies Dibatalkan Sepihak di Daerah
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Achmad Syaikhu yang turut menemani Anies punya dugaan kenapa Pemda Bekasi mencabut izin penggunaan Stadion Patriot.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaMeski gagal menggunakan Stadion Patriot, PKS menilai ada keberkahan dari kegiatan yang mulai digelar dari Posko Pemenangan PKS Kota Bekasi ini.
Baca SelengkapnyaIzin Lokasi "Desak Anies" di Yogyakarta Dicabut Sehari Sebelum Acara, Ini Respons Anies
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaPemindahan lokasi ini karena pihak pengelola secara sepihak membatalkan izin penggunaan tempat.
Baca Selengkapnya