Kerja keras berbuah opini WTP untuk Pemprov DKI
Merdeka.com - Dalam kurun waktu empat tahun Pemprov DKI meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk tahun 2017, DKI akhirnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan capaian Pemprov itu hasil kerja keras siang hingga malam SKPD DKI. "Itu kerja keras sekali. Dan saya perhatikan dari sisi waktu, energi sangat menyedot. Tapi Alhamdulillah itu semua menghasilkan babak baru. Saya sampaikan ini bukan akhir. Ini adalah awal baru untuk pengelolaan tata keuangan yang lebih baik," kata Anies usai Rapat Paripurna LHP BPK di Gedung DPRD DKI, Senin (28/5).
Menurut Anies, opini WTP yang diraih DKI adalah berkah ramadan dan hal membanggakan. "Betul-betul berkah Ramadan. Ramadan tahun ini terasa membawa berkah bagi pemprov DKI Jakarta karena terakhir kita mendapatkan opini WTP itu atas laporan tahun 2012. Sesudah itu kita tidak pernah mendapatkan WTP. Dan kerja keras berapa bulan terakhir ini menghasilkan prestasi yang membanggakan," imbuhnya
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Siapa yang menang Pilkada DKI 2017? Hasil resmi dari Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 57,96%, mengalahkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh 42,04%.
-
Kapan PDIP dan PKB sepakat mendukung Anies? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengapresiasi raihan WTP Pemprov DKI. Menurutnya, prestasi itu merupakan proses panjang penataan aset sejak pemerintahan sebelumnya.
"Jadi hasil ini bukan kayak mi instan, diseduh langsung jadi. Tapi merupakan proses panjang yang sudah dirintis Pemerintahan Jokowi, Ahok dan Djarot," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI.
Pras berharap Anies mempertahankan sistem non tunai yang sudah dibangun dalam empat tahun terakhir. Ia meminta sistem keuangan yang sudah baik harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi kualitasnya. Sedangkan yang jelek harus dievaluasi.
"Empat tahun memperbaiki sistem bukan hal yang gampang, jadi harus dipertahankan," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaPenghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaYasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaOpini WTP ini untuk kelima kalinya secara berturut-turut diraih Kemenhan dan TNI sejak Tahun 2018.
Baca SelengkapnyaMenurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaSAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan pemerintahan.
Baca Selengkapnya