Kesal disebut main proyek, Ahok tantang Prabowo audit harta

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui kesalahan soal prosedur pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang dinilai BPK bermasalah. Mendapat desakan demikian, Ahok, sapaan Basuki, geram.

Ahok meminta anggota DPRD DKI Prabowo Soenirman yang tak bosan menudingnya untuk melakukan audit harta kekayaan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya berani nantang, kok. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup saya. Berani enggak Anda pejabat BPK kayak begitu? Berani enggak, DPRD ngomong gitu?," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8).

Orang lain juga bertanya?

"Apalagi Prabowo Soenirman, bisa kaya raya begitu, kan? Cuma jadi Dirut Dharma Jaya, Anda mau buka-bukaan? BPK audit dong dia! Ngomong sama dia gitu," katanya menambahkan.

Ahok pun mengaku siap, jika harus dipanggil oleh Pansus LHP BPK, guna memberikan pernyataan terkait kronologi pembelian lahan rumah sakit, yang rencananya akan dibangun untuk para pengidap penyakit kanker dan jantung tersebut.

"Enggak masalah kalau BPK mau panggil saya, panggil saja. Salahnya di mana? Jangan mengalihkan persoalan. BPK buat temuan dan saya sudah marah sama BPK. Karena Anda kalau ada temuan, tanya dong sama kita," kata Ahok.

Ahok juga menjelaskan, sebelum diserahkan kepada Pemprov DKI, yang menentukan harga NJOP dari lahan tersebut adalah Menteri Keuangan. Sehingga, dirinya meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk melakukan penyelidikan terkait permasalahan ini.

Menurutnya, semua transaksi di Pemprov DKI telah mewajibkan dengan menggunakan transaksi non tunai. Sehingga, memudahkan apabila ingin melakukan audit.

"Peraturan pemerintah menegaskan boleh beli dengan harga appraisal dan NJOP ratai-rata 80 persen dari harga appraisal. Sekarang kalau soal Anda mengatakan orang menerima komisi karena menjual NJOP bisa lebih murah dari itu, anda suruh PPATK selidiki saja. Kan saya sudah mewajibkan semua transaksi non tunai. Semua uang ditransfer, bukan uang kontan," ujar Ahok.

"Coba lihat, gedung LKPP belinya NJOP apa harga pasar? Dengan harga pasar, dan itu lebih mahal dari NJOP. Lalu kenapa enggak diperiksa? Coba cek tanah-tanah yang dibeli DKI sebelum saya masuk, dan harganya harga apa? Kenapa banyak pembelian tanah gagal begitu kami masuk? Karena kami kunci komisi. Jadi kalo mau audit orang tuh lihat dong itikadnya dan karakternya," pungkasnya.

(mdk/lia)