Kesalnya ketua DPRD DKI sering dibilang rampok dan maling sama Ahok

Merdeka.com - Hubungan baik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang dulu baik kini merenggang. Ucapan Ahok, sapaan Basuki, pada Prasetyo yang menuding macam-macam membuat berseberangan.

Prasetyo yang dulu berharap bisa menjembatani teman-teman DPRD dan Ahok ternyata malah ikut dimusuhi. Kini dia pun siap perang dengan Ahok setelah mendukung keputusan DPRD untuk menggunakan pagu APBD 2014 pada tahun anggaran 2015 ini.

Berikut wawancara dengan Prasetyo soal kelanjutan sikap DPRD setelah memutuskan memberikan masukan pada Ahok untuk memakai APBD 2014.

Kalau pakai APBD 2014, DPRD bisa ikut ngawasin enggak?

Ya kita harus, kita jaga ini. Dia maunya seperti itu dan kita deadlock, kalau kita iyakan APBD yang ada (2015), kita juga ada keterlibatan 7,3 triliun (dana siluman).

Tapi artinya bisa ikut ngawasin kan?

Oh ya ngawasin dong, kan undang-undang kita dipilih oleh rakyat.

Tapi kata Ahok pengawasan di Kemendagri?

Ya silakan urusan Kemendagri. Memang jadi fungsinya gini, setelah tidak dengan kita, DPRD-nya itu siapa, Kemendagri? Bappeda-nya siapa? Bappenas, itu saja, ya kita ngawasin saja. Kalau enggak benar kita panggilin, kita enggak ada kaitan masalah uang, anggaran-anggaran enggak ada. Kita awasin ini saja.

Artinya enggak ngawasin langsung?

Kok enggak langsung gimana. Gua sebagai anggota dewan, yang enggak langsung itu yang enggak megang duit. Kita kan lihat kita kan dapat tembusannya, oh pekerjaan (pemprov) beli mobil Xenia 5 biji di Kelurahan Senen, apakah ada mobilnya? ada, ya udah. Enggak ada gimana? bongkar kan gitu aja. Fungsi pengawasannya tetap jalan.

Soal password e-budgeting jadi dikasih enggak?

Jadi dia ini salah kaprah, pada saat gua ketuk palu 1.000 perak APBD jakarta, dibahaslah di DPRD dengan SKPD, dan komisi. Kalau memang ini ada dirasa kurang, ada permasalahan delete aja, kan selesai enggak sampai begini kejadiannya. Tetapi ini enggak nih ama dia, baru kita mau bahas, maling! Baru kita mau bahas, rampok! Kita mau bekerja nyelonong APBD ke sana (Kemendagri).

Untung saya sebagai ketua sensitif, karena saya sudah mencoba. Saya sebagai ketua bahwa misalkan pembahasan anggaran terbuka, dan terbuka untuk umum, kan wartawan ngerasain, kita meminimalis kejahatan-kejahatan yang lama kita kurangi, kalau misalnya mau langsung hilang kejahatannya yang maling SKPD gimana?

Dari Komisi A sampai ke Komisi E setelah jadi APBD kita kunci namanya e-budgeting, bukan dilock. Kemaren kita bahas enggak pakai e-budgeting masih dimasukin, katanya sudah dilock sama dia (Ahok) kok bisa dimasukin.

Kita mau Jakarta punya APBD, kita ingin masyarakat merasakan, yang pengguna anggaran siapa sih, gua mau tanya ama lu? Uang rakyat siapa yang ngumpulin. Gua enggak ngumpulin uang, gua ngawasin uang rakyat, jadi jangan dibalik-balik dong.

Sekarang gua dah tanya sama PNS mau kerja enggak? Enggak mau bos. Ngeri, semua ngeri, salah anggaran kepukul dia, kan harusnya kalau fungsi yang gua bilang tadi, kalau memang ada salah misalkan 'wah si Pras nyopet Aqua 10 dus' kan dia tahu nih nyopetin, bilang saja apa sih yang harus dipublish. Ternyata pas dikorek-korek, APBD dia yang diserahkan kepada Kemendagri Rp 7,3 triliun ada anggaran siluman, kalau kita kan belum jadi, belum dibahas, dia kecepetan tuh barang, karena enggak tahu siapa yang parno, tapi kan gua temennya dia, sahabatnya dia, kalau diajak ngomong kan bisa. Capek gua bos, beneran gua capek, makanya gua lepas gitu saja.