Kesehatan Tetap Prioritas, Uji Coba PTM di Ibu Kota Terus Dievaluasi
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya belum memutuskan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021. Evaluasi terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19 di Ibu Kota.
"PTM sekarang masih uji coba, jadi teman-teman akan lihat apakah dimungkinkan tatap muka untuk sekolah atau tidak. Sementara kami terus melakukan uji coba dan akan dievaluasi terus," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (16/6).
Menurut dia, saat ini pertimbangan kesehatan lebih diutamakan. Sebab, beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa saja tahap persiapan Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Tahapan PersiapanPerencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024 Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BawasluPemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
"Jadi pilihannya pendidikan sama kesehatan, tentu dua-duanya harus kami capai, tapi mana yang harus diutamakan," ucapnya.
Kendati begitu, Riza mengaku mengapresiasi upaya pemerintah pusat untuk memungkinkan pelaksanaan PTM saat ajaran baru sekolah. Namun, dia menyebut pelaksanaan metode itu harus diiringi kondisi yang membaik.
"Tentu kami menginginkan anak-anak segera kembali ke sekolah untuk mendapatkan pelajaran yang baik seperti sebelumnya. Jadi, akan kami lihat (penambahan kasus) sampai bulan Juli, karena masih ada waktu ya," jelas dia.
Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kukuh akan membuka sekolah tatap muka terbatas pada tahun ajaran baru, Juli 2021 mendatang. Penerapan kebijakan ini menjadi harga mati kendati tren kasus Covid-19 saat ini melonjak usai libur lebaran.
Dia beralasan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. "Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi," tegas Nadiem dalam acara yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI, Rabu (2/6).
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan, kegiatan sekolah tatap muka yang rencananya digelar Juli 2021 hanya diikuti maksimal 25 persen dari daya tampung sekolah. Jumlah itu menurun dari penetapan sebelumnya paling banyak 50 persen kapasitas.
"Bapak Presiden meminta pendidikan tatap muka harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka terbatas pertama hanya maksimal 25 persen murid. Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu," kata Budi dalam keterangan pers secara virtual, Senin (7/6).
Selain dua hari seminggu, dia juga menuturkan sekolah tatap muka hanya maksimal dua jam. Kemudian yang tak kalah penting, lanjut Budi, para pendidik juga harus sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.
Sumber: Liputan6.comReporter: Ika Defianti
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaAlmuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.
Baca SelengkapnyaDasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaJelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaMensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca SelengkapnyaPratikno menjelaskan, banyak variabel untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota melalui Keppres.
Baca Selengkapnya