Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kesehatan Tetap Prioritas, Uji Coba PTM di Ibu Kota Terus Dievaluasi

Kesehatan Tetap Prioritas, Uji Coba PTM di Ibu Kota Terus Dievaluasi Uji coba belajar tatap muka di SDN Pondok Labu 14 Pagi. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya belum memutuskan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021. Evaluasi terus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kasus Covid-19 di Ibu Kota.

"PTM sekarang masih uji coba, jadi teman-teman akan lihat apakah dimungkinkan tatap muka untuk sekolah atau tidak. Sementara kami terus melakukan uji coba dan akan dievaluasi terus," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (16/6).

Menurut dia, saat ini pertimbangan kesehatan lebih diutamakan. Sebab, beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi pilihannya pendidikan sama kesehatan, tentu dua-duanya harus kami capai, tapi mana yang harus diutamakan," ucapnya.

Kendati begitu, Riza mengaku mengapresiasi upaya pemerintah pusat untuk memungkinkan pelaksanaan PTM saat ajaran baru sekolah. Namun, dia menyebut pelaksanaan metode itu harus diiringi kondisi yang membaik.

"Tentu kami menginginkan anak-anak segera kembali ke sekolah untuk mendapatkan pelajaran yang baik seperti sebelumnya. Jadi, akan kami lihat (penambahan kasus) sampai bulan Juli, karena masih ada waktu ya," jelas dia.

Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim kukuh akan membuka sekolah tatap muka terbatas pada tahun ajaran baru, Juli 2021 mendatang. Penerapan kebijakan ini menjadi harga mati kendati tren kasus Covid-19 saat ini melonjak usai libur lebaran.

Dia beralasan masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. "Tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi," tegas Nadiem dalam acara yang disiarkan YouTube Kemendikbud RI, Rabu (2/6).

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan, kegiatan sekolah tatap muka yang rencananya digelar Juli 2021 hanya diikuti maksimal 25 persen dari daya tampung sekolah. Jumlah itu menurun dari penetapan sebelumnya paling banyak 50 persen kapasitas.

"Bapak Presiden meminta pendidikan tatap muka harus dijalankan dengan ekstra hati-hati. Tatap muka terbatas pertama hanya maksimal 25 persen murid. Tidak boleh lebih dari dua hari seminggu," kata Budi dalam keterangan pers secara virtual, Senin (7/6).

Selain dua hari seminggu, dia juga menuturkan sekolah tatap muka hanya maksimal dua jam. Kemudian yang tak kalah penting, lanjut Budi, para pendidik juga harus sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Sumber: Liputan6.comReporter: Ika Defianti

(mdk/yan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi
Sebagian PNS Mulai WFH Hari Ini, Jakarta Masih Masuk 10 Besar Kota Terpolusi

Jakarta masih masuk kategori kota dengan tingkat polisi udara buruk pada Senin (21/8) pagi ini.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?
Baleg DPR Bahas Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Satu atau Dua Putaran?

Almuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia
Hari Kedua PNS WFH, Jakarta Masih jadi Kota dengan Polusi Terburuk Dunia

Sebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.

Baca Selengkapnya
Polusi Jakarta Mencekam, Menaker Siapkan Aturan Kerja dari Rumah untuk Karyawan Swasta
Polusi Jakarta Mencekam, Menaker Siapkan Aturan Kerja dari Rumah untuk Karyawan Swasta

Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji opsi WFH bagi pekerja swasta. Namun belum diputuskan bagaimana kebijakan finalnya.

Baca Selengkapnya
Disebut Cuci Tangan Serahkan Keppres Pemindahan IKN ke Prabowo, Istana Beraksi
Disebut Cuci Tangan Serahkan Keppres Pemindahan IKN ke Prabowo, Istana Beraksi

Dasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.

Baca Selengkapnya
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN
DPR Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara Meski Ada UU IKN

Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, DisdiK DKI Terapkan PJJ di Sebagian Sekolah

Jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU, pembelajaran jarak jauh diterapkan di sebagian sekolah di Jakarta

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya
Prabowo Belum Teken Perpres Pemindahan IKN, Ini Alasannya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota
Jokowi soal Keppres Pemindahan IKN Tak Kunjung Diteken: Pindah Rumah Saja Ribet, Ini Ibu Kota

Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan Jokowi Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Terungkap Alasan Jokowi Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Pratikno menjelaskan, banyak variabel untuk menetapkan IKN sebagai ibu kota melalui Keppres.

Baca Selengkapnya