Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketar-ketir Ahok Bamus Betawi dijadikan kampanye hitam lawan politik

Ketar-ketir Ahok Bamus Betawi dijadikan kampanye hitam lawan politik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. ©2016 merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Sekretaris DKI Jakarta, Saefullah kian meruncing menjelang pemilihan gubernur DKI 2017 mendatang. Ahok sapaan Basuki menilai Saefullah kerap menggunakan jabatannya untuk mencari dukungan politik.

Kekhawatiran Ahok bahkan sampai membuatnya membuka bobrok bang Ipul sapaan Saefullah. Teranyar, Ahok menuding mantan wali kota Jakarta Pusat itu ikut-ikutan mendukung acara Bamus Betawi yang menyeret-nyeret isu SARA.

Saat acara tersebut Ahok tidak hadir. Acara tersebut hanya dihadiri Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Saefullah dan Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai hari kedua pagelaran salah satu oknum organisasi masyarakat menebarkan pidato yang menyinggung suku, ras, agama dan antar golongan (SARA). Kegiatan Bamus Betawi yang mengadakan Lebaran Betawi 2016 itu diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Dia menyatakan putra Betawi harus rebut (posisi gubernur) jangan diinjak dari asing macam-macam disebarkan itu sudah enggak betul," ujar dia.

Saking geramnya, Ahok mengancam akan menghapus dana hibah untuk Badan Musyawarah (Bamus) Masyarakat Betawi. Rencana ini mencuat lantaran organisasi masyarakat ini dianggap Ahok sering menjadi alat politik kampanye negatif padahal menurutnya kampanye negatif ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kita untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).

Ahok mengungkapkan, Bamus Masyarakat Betawi dalam setahun selalu mendapatkan dana hibah berkisar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar. Menurutnya, Bamus Betawi melakukan kegiatan yang mengembangkan kebudayaan Betawi seperti tari-tarian ataupun kesenian lainnya.

"Bagaimana uang rakyat dipakai Bamus Betawi seperti itu? Kalau mau nolong Betawi ya fokus saja di Setu Babakan, tari-tarian kita dukung. Kalau begini ya tidak boleh lagi ada hibah," kata dia.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Umum Bamus Masyarakat Betawi Zainudin mengatakan, tak pernah ada maksud pihaknya berpolitik. Hanya saja organisasi masyarakat ini mengusulkan beberapa nama untuk memimpin ibu kota.

"Ada salah paham dari Gubernur. Saya kira kami bukan main politik, tapi kita tawarkan orang-orang Betawi, kita sudah putuskan, ini silakan dipakai oleh partai-partai politik. Kalau enggak ya enggak apa-apa," kata dia saat dihubungi, Selasa (6/9).

Dia menjelaskan, Bamus Masyarakat Betawi tidak pernah memihak salah satu pasangan calon sebab berada di garis netral. Sehingga tidak mungkin pihaknya bermain isu SARA.

"Enggak ada (isu SARA). Kita enggak pernah gunakan isu SARA. Kalau ada pun maka itu individu saja, itu individu mereka. Tapi Bamus Betawi tidak sampai di sana. Kita ini lembaga masyarakat adat yang menjaga betul kultur Betawi, dan ini harus dihargai," terang politisi Golkar ini.

Zainudin mengungkapkan, pihaknya memang menerima bansos sekitar Rp 4-5 miliar setiap tahun. "Iya. Sudah sejak lama Bamus Betawi dapat hibah. Itu bentuk apresiasi Pemda terhadap pribumi asli mengembangkan nilai-nilai kultur budaya," tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Saefullah menilai, tidak mudah untuk menghapus dana bansos bagi Bamus Betawi. Karena perlu persetujuan DPRD DKI agar anggaran sebesar Rp 4-5 miliar per tahun itu dapat hilang dalam APBD.

"Hapus kan bukan maunya Gubernur atau siapa, kan di anggaran ada di dewan. Jadi dibahas di dewan. Tergantung dewan, eksekutif, Gubernur. Kan masih dibahas," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/9).

Mengenai adanya permainan politik di Bamus Masyarakat Betawi, Saefullah mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. Sebab sepengetahuannya, ormas tersebut tidak dapat mencalonkan seseorang untuk menjadi Gubernur DKI.

"Saya enggak ngerti salahnya di mana? Kemarin saya kan diundang ke sana ya saya kan sebagai orang Jakarta harus menghargai dia juga, mendengar," kata dia.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian
VIDEO: Timnas Amin Keras Tuding Jokowi & Menteri Politisasi Bansos, Sentil Sanksi Pemberhentian

Timnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral

Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.

Baca Selengkapnya
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya
Ahok Cerita Dihina karena Ikuti Megawati: Ngapain Ikut Nenek-Nenek Katanya

Namun baginya, keadilan dan kebenaran lah yang membuatnya tetap pada pendiriannya tersebut.

Baca Selengkapnya
Anies Harap RUU Perampasan Aset Disahkan: Apa Sih Yang Paling Ditakuti Koruptor? Miskin!
Anies Harap RUU Perampasan Aset Disahkan: Apa Sih Yang Paling Ditakuti Koruptor? Miskin!

Anies bicara bagaimana korupsi terjadi. Kasus-kasus yang ditangani KPK kebanyakan karena didorong oleh keserakahan.

Baca Selengkapnya
Megawati Ledek Ahok: Selotip Tetap Berjalan, Senengnya Ngerocos Aja
Megawati Ledek Ahok: Selotip Tetap Berjalan, Senengnya Ngerocos Aja

Megawati meminta Ahok untuk tidak berkomentar di hadapan media.

Baca Selengkapnya
Ogah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan
Ogah Jadi Ketua KPK, Ahok Lebih Ingin Jadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan

Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kejutan Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Total Dukung Ganjar Mahfud
VIDEO: Kejutan Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Total Dukung Ganjar Mahfud

Basuki T Purnama membuat keputusan mengejutkan. Ahok mundur sebagai komisaris utama Pertamina per 2 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! KPK Lantang Soal Bansos Jadi Alat Kampanye, Sentil Bawaslu Embrio Korupsi
VIDEO: Keras! KPK Lantang Soal Bansos Jadi Alat Kampanye, Sentil Bawaslu Embrio Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta agar masyarakat lebih cerdas, ketika mendapat bantuan sosial atau bansos selama musim kampanye

Baca Selengkapnya
Profil Lengkap Ahok, Komut Pertamina yang Mundur dari Jabatan karena Dukung Ganjar-Mahfud
Profil Lengkap Ahok, Komut Pertamina yang Mundur dari Jabatan karena Dukung Ganjar-Mahfud

Surat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Tantang Sekjen PDIP Buktikan Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar
TKN Prabowo-Gibran Tantang Sekjen PDIP Buktikan Paket Bansos Ditumpuk di Kantor Golkar

Hasto menyebut ada paket bansos yang ditumpuk di Kantor DPD Golkar Yogyakarta.

Baca Selengkapnya
Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina
Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina.

Baca Selengkapnya
Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok Ternyata Tuan Tanah yang Tak Punya Mobil dan Motor
Mundur dari Komisaris Utama Pertamina, Ahok Ternyata Tuan Tanah yang Tak Punya Mobil dan Motor

Hengkangnya Ahok dari Pertamina karena akan fokus berkampanye memenangkan Ganjar-Mahfud dalam pilpres 2024.

Baca Selengkapnya