Keteguhan Sandiaga soal reklamasi dinilai buat Jakarta tenggelam

Merdeka.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno memutuskan untuk menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Walaupun sikap tersebut masih sekadar ucapan, mereka berdua kini tengah melakukan koordinasi dan rapat dengan pihak terkait tentang pulau buatan tersebut. Namun ternyata keputusan ini malah dapat menyebabkan Ibukota tenggelam nantinya.

Sandiaga mengatakan, telah melakukan rapat kerja (raker) dan mendengarkan pelbagai kajian. Bahkan, dia tengah membuat kajian terkait reklamasi sebelum akhirnya membuat keputusan. Menurutnya, dalam penghentian itu, bukan persoalan untung dan rugi. Namun lebih terkait soal kepastian.

"Kami ingin menghadirkan kepastian," tegasnya di kantor Golkar DKI Jakarta, Minggu (29/10).

Sandi mengungkapkan, dalam penghentian tersebut pihaknya sudah memberikan arahan kepada jajaran di bawahnya. Tidak hanya itu, dia juga sudah berdiskusi dengan pengusaha pemilik hak reklamasi.

"Harus duduk bersama dengan pengusaha sehingga pembahasan ini lebih terbuka," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi mengingatkan, jika reklamasi tidak diteruskan Jakarta akan tenggelam pada tahun 2040. Menurut dia masyarakat masyarakat perlu diberitahukan mengenai dampak positif dari adanya reklamasi. Sebab konsep pulau buatan di utara Jakarta sudah ada sejak Presiden Soeharto menjabat.

"Reklamasi secara fungsi di dunia, semua reklamasi engineering manusia bertujuan positif. Konteks Jakarta jadi kemana-mana perdebatan, penurunan tanah 7,5 cm per tahun, tenggelam 2040. Masyarakat juga perlu tahu bahwa reklamasi sudah diinisiasi sejak 1995 oleh mantan Presiden Soeharto," jelasnya.

Kemudian, dia berharap masyarakat bisa menentukan sikap terkait reklamasi tersebut. Fayakhun menegaskan, Partai Golkar tegas berpihak kepada rakyat.

"Setelah masyarakat memiliki dasar berpikir yang lengkap kami akan tampung aspirasi mereka. Jangan sampai perdebatan konyol ini dilanjutkan padahal bagaimananya seperti apa mereka juga tidak terlalu paham," tegasnya.

Kemudian, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menjelaskan, legislatif tidak ingin memposisikan menerima atau menolak terkait kelanjutan reklamasi. Menurut dia harus didiskusikan lebih dalam. Terutama, terkait dua pulau yang sudah terbentuk. "Posisi kami tidak menerima dan menolak," tutupnya.