Keterbukaan informasi, Sandiaga akan terapkan pola 'buka kebaya'
Merdeka.com - Pemprov DKI berkomitmen untuk semakin terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Publik bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi terkait pemerintahan. Dalam mewujudkan keterbukaan informasi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno mengatakan ingin menerapkan pola 'buka kebaya'.
Sandi mengatakan sejak sebelum menjabat, ia ingin menjalankan roda pemerintahan dengan buka-bukaan. "Kita bukan hanya akan memberikan keterbukaan informasi tapi do more than is required. Kita ingin betul-betul terbuka, istilahnya 'open kimono' atau dalam bahasa sini 'open kebaya'. Tak ada yang ditutup-tutupi. Semua terang benderang mulai di era sekarang," jelasnya dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi DKI Jakarta, Jumat (8/12) malam.
Sandi juga mengutarakan gagasannya membentuk open government institute. Dimana keterbukaan pemerintahan itu akan diterapkan di seluruh wilayah, bukan hanya lingkup pemprov.
-
Mengapa Tilik Warga dijalankan? Program ini bertujuan untuk memantau dan memberi dukungan kepada warga yang menderita gangguan jiwa dan disabilitas psikososial.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
-
Apa tujuan dari Tilik Warga? Program ini bertujuan untuk memantau dan memberi dukungan kepada warga yang menderita gangguan jiwa dan disabilitas psikososial.
-
Siapa yang bertanggung jawab? Faktor kelalaian petugas menjadi penyebab utama terjadinya tragedi ini. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara petugas stasiun dan masinis, yang menyebabkan ketidakpahaman mengenai posisi kereta.
-
Siapa yang terlibat dalam Tilik Warga? 'Untuk itu kami siap bekerja sama dengan pengurus Lentera Jiwa yang bertugas memberikan pelayanan kepada warga kami yang belum sembuh dari penyakit ini,' kata Sarju dikutip dari ANTARA.
Transparansi penyelenggaraan pemerintah juga telah diterapkan pihaknya melalui program berbasis elektronik yang bisa diakses semua pihak seperti e-budgeting, e-planning, e-musrenbang, dan lain sebagainya. Ia juga ingin program berbasis elektronik ini diterapkan semua SKPD dan BUMD.
"APBD 2018 sudah dipelototin oleh ribuan mata dan ini menjadikan APBD milik semua warga karena warga bisa melihat berapa yang harus dihabiskan untuk membunuh tikus di rumah wagub, misalnya," jelasnya.
"Hal-hal sangat kecil itu menunjang proses open government," sambungnya.
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik baru pertama kali dilaksanakan. Sandi menyebut sebagai sejarah baru keterbukaan informasi di Jakarta dan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan tiap tahun.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ade Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaPerbincangan publik terkait food estate di tahun politik semakin memanas.
Baca SelengkapnyaPresiden yakin masyarakat akan merasakan manfaat Tapera
Baca Selengkapnya