Ketika Ahok bandingkan cara kerja Komjen Tito & Irjen Moechgiyarto
Merdeka.com - Pro kontra muncul di tengah rencana penghapusan sistem 3 in 1. Salah satu solusi mengatasi macet ini dibuat di era Gubernur DKI, Sutiyoso.
Salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta menghapus sistem ini karena terjadi eksploitasi anak. Banyak orangtua yang menjadi joki membawa anaknya bahkan disebut-sebut diberikan obat tidur agar tidak mengganggu.
Sebelum rencana ini dihapus, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi melakukan uji coba tanpa 3 in 1. Sepekan lebih diuji coba, nyatanya kemacetan di sejumlah titik makin parah.
-
Mengapa Komisi III meminta polisi tetap tegas? “Saya kira kebijakan Pak Kapolri ini bagus, ya. Sementara, tilang manual ditiadakan dulu saat Nataru 2024. Jadi jajaran di bawah bisa fokus pastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Tapi meski begitu, kalau ada masyarakat yang membahayakan dalam berkendara, tetap wajib ditegur keras,“ ujar Sahroni dalam keterangannya hari ini (13/12).
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Bagaimana cara Komisi III agar polisi bisa tegas? “Dua sikap yang penting bagi jajaran di lapangan; tegas dan humanis. Berikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat dan tegas dalam menegur yang menyalahi aturan,“ demikian Sahroni.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Apa harapan AHY untuk Polri? Pada kesempatan itu AHY memberikan harapan dan doa kepada Polri agar bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi.'Usai rapat di Istana, saya langsung menghadiri acara peringatan Hari Bhayangkara ke-78, di Monas, Jakarta.Semoga Polri semakin maju dan profesional di tengah tantangan zaman yang tidak ringan, dan menjadi pelindung serta pengayom masyarakat Indonesia.Ke depan, kita semua berharap Polri semakin adaptif dengan perkembangan teknologi dan menghadirkan keadilan untuk semua,' tulis unggahan AHY.
-
Siapa yang mengatakan UU MD3 tidak direvisi? 'Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini,' kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
Ahok, sapaan Basuki, tetap ngotot menghapus karena tak signifikan kurangi macet. Tapi Mapolda Metro Jaya berharap tak dihapus.
Banyak hal yang dipertimbangkan polisi. Salah satunya kemacetan menjadi berpindah. Lantas apa komentar Ahok dengan sikap polisi?
"Kalau Pak Tito dan saya orang lapangan jadi hajar dulu bro," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/4).
Namun cara kerja Tito agak berbeda dengan Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Moechgiyarto. Dia menilai Moechgiyarto sosok pemimpin yang sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan secara matang agar tak ada imbasnya di kemudian hari.
"Kalau Pak Moechgiyarto orang hukum, dia enggak bisa (langsung terapkan). Jadi mesti analisa semua dipikirin dan butuh waktu," jelasnya.
Meski cara kerja kedua pemimpin tersebut berbeda, tapi Ahok tak menganggap masalah. Andai kata polisi ingin tetap diterapkan, dia siap kembali memberlakukan sistem tersebut.
"Ya beliau dukung kok. Kalau polda enggak dukung saya enggak berani karena yang bisa nilang motor semua dan mobil itu hanya polisi," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Arsjad semua orang bebas dalam menyuarakan untuk mendukung siapa saja dengan cara yang berbeda-beda, termasuk Ahok.
Baca SelengkapnyaSedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaAhok juga menepis isu menjadi 'Kuda Putih' Jokowi dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaCalon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto menilai penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor harus hati-hati.
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaRelasi Jokowi kepada Megawati tidak berubah meski keduanya kini berbeda jalan politik.
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca Selengkapnya