Ketua DPRD DKI ajak Ahok awasi anggaran bersama

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memberikan password e-budgeting kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Tujuannya agar Prasetyo dapat melaksanakan fungsi pengawasan anggota dewan.

Prasetyo mengatakan, komunikasi antara dirinya dan Basuki sudah kembali terjalin sehingga pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2015 akan dilanjutkan. Dia menambahkan, pihaknya tidak masalah hanya dapat melakukan pengawasan karena baginya yang terpenting polemik antara eksekutif dan legislatif dapat selesai.

"Jadi kalau bicara masalah main-main anggaran udah terkunci nih. Yang penting anggaran sampai ke bawah dan punya masyarakat. Jadi fungsi saya sebagai badan pengawas jalan," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (19/3).

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui sempat ada salah paham antara eksekutif dan legislatif. Terutama mengenai dugaan adanya permainan antara DPRD DKI dan SKPD.

"Kalau sekarang kan nggak. SKPD nakal. DPRD nakal. Main-sorot-sorotan. Di sinilah mungkin komunikasi saya dengan Pak Gubernur kurang baik. Tapi sekarang saya diberi satu kesempatan oleh Gubernur, ayo saling mengawasi untuk kepentingan masyarakat," jelasnya.

Prasetyo memastikan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat. Bahkan dia bersedia mengejar anggota dewan yang mencoba memasukkan anggaran.

"Jadi kalau anggota DPRD yang nakal, ketua tim anggaran yang nakal, ada id saya, saya yang pegang. Pak Gubernur tinggal bilang saya, saya tinggal nyari. Kalau nakal juga gak saya kasih masuk. Karena transparan," tegasnya.

Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, password ini hanya diberikan kepada Prasetyo. Namun, kapasitas yang dapat dilakukan hanya dapat melakukan pengawasan, atau mengunci anggaran yang dianggap tidak pelu.

"Mereka tidak mengisi loh. Jadi kalau sudah jadi, mereka awasi yang sudah diisi SKPd. Kami gak mau ada SKPD nanti fitnah DPRD lagi. Jadi ini fungsi pengawasan," terangnya.

Mantan politisi Gerindra ini mengungkapkan, sebelum ada sistem e-budgeting tidak ada pihak yang dapat mengawasi APBD DKI Jakarta. Bahkan, dia sendiri tidak dapat melakukannya.

"Makanya dengan sistem lock yang nakal dikunci sudah. Kaya nangkep maling ditangkap, dikunci. Dulu kan nangkep maling terus dilepas," tutupnya.