Ketua DPRD DKI: Gue masalah angket nggak ikut-ikut
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, panitia angket tidak perlu lagi melakukan pembahasan karena Kementerian Dalam Negeri telah menerima RAPBD DKI Jakarta dan melakukan evaluasi. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memiliki pandangan berbeda atas penyataan Basuki atau akrab disapa Ahok.
Dia mengatakan, pihaknya masih meyakini RAPBD DKI Jakarta 2015 yang dikirim Ahok bukan hasil pembahasan bersama. "APBD yang diserahkan itu adalah Undang-Undang DKI Jakarta, nggak tau itu APBD yang mana? Kami lihat kok, ada temuan juga di Kemendagri," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/3).
Selain Kemendagri, panitia angket juga menemukan adanya kekeliruan yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu. Untuk itu, mereka meminta tanggapan kepada ahli hukum tata negara.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Mengapa klaim tersebut diragukan? Dalam artikel juga tidak ditemukan adanya narasi yang menyebut Jokowi dan Listyo SIgit mencopot Polda Jabar karena membatalkan sidang tersangka Pegi.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Prasetyo mengungkapkan, dirinya tidak mengetahui perihal tersebut karena kedatangannya dalam rapat angket ini untuk melihat jalannya rapat.
"Ini bukan bagian gue, saya cuma mengawasi aja. Gue masalah angket nggak ikut-ikut. Ngontrol aja, nggak bisa komentar lebih jauh," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wacana hak angket tentang dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024 terus bergulir.
Baca SelengkapnyaWaketum Gerindra Habiburokhman mengungkap, belum ada anggota DPR yang berkeliling meminta tanda tangan anggota dewan untuk hak angket.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaHak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAgus Harimurti Yudhoyono, menyatakan partainya tidak mendukung wacana hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPuan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca Selengkapnya"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.
Baca Selengkapnya