Ketua DPRD DKI Ingin Jakarta Seperti New York Setelah Ibu Kota Pindah

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengharapkan, Jakarta mampu menjadi pusat bisnis seperti New York, setelah Ibu Kota resmi pindah ke Kalimantan Timur. UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) telah disahkan pada, Selasa (18/1).

"Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta saya menilai Jakarta tetap istimewa nantinya yang memiliki kekhususan seperti kota New York yang telah sukses sebagai pusat bisnis," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1).

Politikus PDIP tersebut menyebut banyak negara yang berhasil memisahkan pusat pemerintahan dan bisnisnya. Seperti halnya Amerika Serikat dan Turki. Prasetio mengatakan, Turki dapat memindahkan fokus pemerintahannya ke kota Ankara dari Istanbul.

"Jika Jakarta ke depan menjadi pusat bisnis, maka akan fokus pada perekonomian. Dengan begitu Jakarta menjadi jantung baru untuk masa depan Indonesia," ujar dia.

Selain itu, Prasetio menilai pemindahan Ibu Kota dapat mengurangi beban Jakarta meskipun mampu menjadi pusat pemerintahan dan bisnis.

"Sebagaimana Presiden Jokowi bilang, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan transformasi besar yang dilakukan pemerintah. Saya melihat ini sangat baik karena demi cita-cita dan tujuan negara ke depan," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, Pemprov DKI Jakarta telah mempersiapkan untuk melaksanakan revisi UU tentang DKI Jakarta pasca pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN).

Kekhususan DKI masuk dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Jadi terkait IKN DKI Jakarta sudah mempersiapkan agar nanti revisi UU terkait DKI Jakarta bisa baik sesuai dengan harapan kita bersama untuk memastikan Jakarta juga bisa ada kekhususan seperti Aceh seperti Yogya," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (19/1).

Kekhususan yang disebut Riza yaitu menjadi kota pusat perekonomian, perdagangan, ataupun kesehatan. Pemprov DKI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembahasan tersebut.