Ketua DPRD DKI Jakarta dukung Ahok beli Gedung BUMN

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana untuk menjual gedung kantornya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun berkeinginan membelinya, jika DPRD DKI Jakarta mengizinkan.

Ketua DPRD DKI JakartaPrasetioEdi Marsudi rupanya mendukung rencana tersebut. Karenamenurutnya pembelian gedung dan tanah di Jakarta tidak pernah ada ruginya. Terlebih dapat digunakan untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL).

"Boleh juga. Ya kalau itu untuk kepentingan DKI ya sepakat saja. Mungkin itu untuk ruang terbuka hijau atau untuk PKL, kan kami kurang lahan. Kalau mau nambah RTH kan juga perlu lahan yang banyak," kataPrasetioEdi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/12).

Sebelumnya, Ahok mengatakan siap membeli Gedung Kementerian BUMN yang letaknya tidak jauh dari Balai Kota.

"Mau (beli kalau ditawarkan)," kata pria yang akrab disapa Ahok saat ditemui di Balai Kota, Selasa (16/12).

Dikatakannya bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membeli gedung tersebut, pemanfaatannya bisa untuk banyak hal. Misalnya bisa dibuat untuk mal rakyat.

"Bisa dipakai untuk macam-macam misalnya bikin mal rakyat juga boleh, PKL (Pedagang Kaki Lima) bikin kafe-kafe juga boleh, kalau beli gedung tanah Jakarta enggak mungkin rugi. Pasti untung apalagi kalau harganya harga-harga saudara," ungkapnya.

Menteri BUMN Rini Soemarno memang berniat ingin menjual gedung Kementerian BUMN ke Ahok. Karena menurut Rini, Gedung Kementerian BUMN yang berada di Jalan Raya Merdeka Selatan, mempunyai ongkos yang besar untuk beroperasi satu hari.

"Tolong tawarkan ke Pak Ahok, saya ingin menawarkan ke Pak Ahok," ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Senin (15/12).

Rini menjelaskan Gedung Kementerian BUMN tidak bisa dijual ke swasta. Karena hal itu Rini berharap lembaga negara dan pemerintah terutama dari pemprov DKI tertarik dengan Kementerian BUMN. "Ini kan deretan, dan enggak boleh swasta," ungkap Rini.

Rini juga menawarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang saat ini berkantor di Kompleks Kementerian Perekonomian. Tak sampai di situ, Rini juga menawarkan ke Bank Indonesia. "Jual ke OJK, Bank Indonesia kali butuh tempat lagi," kata Rini. (mdk/gib)