Ketua DPRD DKI: Kerumunan Tanah Abang Harusnya Bisa Dicegah
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar Pemprov dapat mengevaluasi pelaksanaan upaya penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota. Evaluasi itu terkait membeludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 1-2 Mei 2021.
"Karena seharusnya ini bisa dicegah. Kerja-kerja Satgas Covid-19 di DKI Jakarta kemana kalau bisa sampai terjadi kerumunan seperti itu," kata Prasetio dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/5).
Menurutnya, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung di masyarakat.
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Bagaimana cara mencegah DBD menurut Pemprov DKI? Lebih lanjut, orang tua juga diharapkan menjaga anak-anak saat beraktivitas di liar ruang. Anak-anak diminta untuk memakai pakaian yang menutupi tubuh, seperti celana dan baju lengan panjang.
-
Bagaimana DKI Jakarta mengendalikan polusi udara? Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 593 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran Udara sebagai kebijakan untuk mempercepat penanganan polusi udara.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
Lanjut dia, hal terpenting yakni pengawasan terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.
"Dengan menata jarak dan pembatasan tehadap pengunjung ini yang harusnya ditegakkan Satgas Covid-19 di lapangan. Nah kalau sudah terjadi kerumunan seperti ini, lalu tiba-tiba jumlah kasus penularan meningkat bagaimana?" ucap politikus PDIP itu.
Selain itu, Prasetio juga meminta agar Satgas Covid-19 DKI Jakarta dapat meningkatkan pengawasan di tiap-tiap lokasi perbelanjaan lainnya menjelang lebaran.
"Karena kita harus meminimalisir terjadinya klaster baru. Jangan sampai kita sama seperti negara lain yang mengalami tsunami," jelas dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengalami peningkatan.
Yakni bila dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada Sabtu (1/5) yang mencapai 87 ribu orang.
"Hari Sabtu terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang sebelumny 35rb jadi 87rb. Dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar 100 ribu pengunjung," kata Anies di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan akan ada perubahan waktu operasional Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lanjut dia, perubahan tersebut yakni untuk waktu tutup pasar yang dilakukan tidak bersamaan.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaKendaraan yang melintas dari arah Bundaran HI dialihkan ke arah Jalan Sumenep atau Jalan H Agus Salim
Baca SelengkapnyaTerbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaCamat Makasar Kamal membenarkan hal tersebut. Namun, peristiwa tersebut terjadi pada Juli 2022 dan kini sudah ditindak.
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI ke Dishub: Jangan Sok Cegat Mobil Orang, Bikin Macet!
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca Selengkapnya"epanjang itu diperbolehkan atau diizinkan oleh Pemda, maka boleh dipasang di sana," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaHutan Kota UKI Cawang Diduga jadi Tempat LGBT, Ini Tindakan Pemprov DKI
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaSejak tadi pagi deretan sepeda motor memadati trotoar depan gedung DPRD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaKades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca Selengkapnya"Ya itu resiko dari sebuah kegiatan," kata Heru di Jakarta.
Baca Selengkapnya