Ketua DPRD DKI kritik SKPD: Masa Gue mesti pakai gaya Ahok
Merdeka.com - DPRD DKI akhirnya menerima Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) dari Pemprov tahun anggaran 2017, Senin (23/7) kemarin. Pembahasan LKPJ sempat diwarnai penolakan oleh dewan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi merasa kecewa dengan pemaparan para satuan kerja perangkat daerah (SKPD), saat dijelaskan alasan gagalnya 41 paket lelang di dinas-dinas terkait. Sedangkan Anies sebelumnya menilai penolakan DPRD bersifat politis.
Sebelum LKPJ diterima, Pras sempat menyindir pemaparan anggaran SKPD yang menurutnya masih kacau. "Gimana SKPD? Masa gue mesti pake gaya Ahok?" katanya di ruang rapat Banggar DPRD DKI.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa yang dikritik petugas damkar kepada Wakil Wali Kota Depok? 'Pak, ini lembaga masyarakat dan uang dari masyarakat ya, pak. Apa gunanya undang-undang transparansi anggaran, pak. Harus terbuka, dong untuk masyarakat. Uang masyarakat, pak,'
Gagalnya 41 kegiatan lelang pada periode 2017 menurut Pras menjadi penyebab tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada LKPJ APBD 2017 sebesar Rp 13,1 triliun.
Menurut Pras, pada kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), SKPD yang lamban menyelesaikan program akan ditindak tegas. "Harusnya enggak susah takut realisasikan anggaran, kalau kerja bersih pasti beres semua," ujarnya.
Selain itu, Pras memastikan sikap kritisnya terhada pembahasan anggaran DKI tidak politis. Ia mengacu pada semua fraksi, termasuk dari partai pendukung Anies-Sandi, yang juga menyoroti besarnya Silpa tahun anggaran 2017.
"Saya dibilang politis, ini partai pendukungnya juga mengkritik. Kalau saya yang mengoreksi 'wah si Pras enggak move on sebagai ketua Dewan'. Tapi kalau kita lihat, ini semua kebersamaan kita," ujar Pras.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Baca SelengkapnyaPDI Perjuangan DKI Jakarta telah mengirimkan surat rekomendasi bakal calon gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024 ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
Baca SelengkapnyaKader PKS ungkap alasan partainya batal mengusung Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP: Peluang Usung Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta Gembos
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaZita absen dalam rapat terkait Penyampaian Jawaban Penjabat Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang P2APBD.
Baca SelengkapnyaDPD PDIP DKI Jakarta mengusulkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, maju dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaPeluang mencalonkan Anies itu pun terbuka lebar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus aturan baru bagi calon kepala daerah
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan perlunya dukungan masyarakat Tangerang, untuk bersama-sama memilih calon-calon legislatif dari partai-partai yang juga mengusung dirinya.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kata Pantas, soal nama yang akan diusung di Jakarta ada di tangan DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Arteria Dahlan keras mengkritik KPU karena tidak bisa membuat keputusan dan bergantung pada Bawaslu
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya